Kompas.com - 25/10/2012, 14:03 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang I tahun 2012-2013, Kamis (25/10/2012),  "menyentil" Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Persitiwa ini bermula dari sejumlah interupsi anggota Dewan setelah sidang mengesahkan lima buah Rancangan undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB). Interupsi pertama dilakukan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Tommy Adrian Firman. Tommy meminta agar Dahlan Iskan kembali dipanggil Komisi VII saat masa reses.


"Menindaklanjuti audit BPK tentang PLN, dua kali sudah memanggil Dahlan sebagai mantan Dirut PLN, tapi tidak datang juga. Kami berharap dalam sidang ini, agar kami dari Komisi VII bisa melanjutkannya di saat reses," ujar Tommy, Kamis (25/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Daryatmo. "Kami ingin melaporkan bahwa Panja Hulu Listrik sangat bersungguh-sungguh melakukan tugasnya, kami mengusulkan apabila pada masa reses Panja Hulu Listrik dan Komisi VII untuk menindak lanjuti hasil audit BPK," kata Daryatmo.

Sebelumnya, DPR memanggil sejumlah pemangku kepentingan di sektor hulu listrik terkait pengelolaan PT PLN yang dinilai tak efisien. Audit BPK menyatakan PLN boros Rp 37 triliun pada 2009-2010 hanya karena membakar BBM di pembangkit listrik tenaga gas.

Menteri BUMN Dahlan Iskan juga turut dipanggil karena mantan Dirut PLN. Namun, Dahlan sudah dua kali tidak datang. Menanggapi permintaan itu, Ketua DPR Marzuki Alie kemudian memperkenankan adanya rapat-rapat kerja Komisi VII dengan pemerintah selama masa reses yang akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober-18 November 2012.

Selama masa reses, anggota Dewan umumnya tidak lagi melakukan sidang atau rapat. Di masa itu, mereka kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. "Kalau mau diadakan rapat kerja saat reses silakan sampaikan surat resmi ke Pimpinan. Insya Allah apa yang dilakukan Komisi VII sesuai dengan tugasnya," kata Marzuki.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Nasional
    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    Nasional
    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Nasional
    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    Nasional
    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Nasional
    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    Nasional
    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Nasional
    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Nasional
    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    Nasional
    Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

    Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

    Nasional
    Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

    Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

    Nasional
    Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

    Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

    Nasional
    ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

    ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.