Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audit Hambalang Harus Lebih Lengkap dan Rinci

Kompas.com - 25/10/2012, 11:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bisa menjamin bahwa hasil audit investigasi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat lebih lengkap dan lebih rinci dalam mengidentifikasi apa dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu. Pasalnya, BPK meminta tambahan waktu melakukan audit Hambalang.

"BPK harus bisa mengungkap aliran dana terkait proyek Hambalang yang terjadi pada saat proses pengadaan tanah, proses penganggaran, maupun saat pelaksanaan proyek," kata Teguh Juwarno, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR di Jakarta, Kamis ( 25/10/2012 ), menyikapi belum rampungnya audit investigasi Hambalang.

Teguh mengatakan, agar audit lebih mendalam, BPK sebaiknya bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, BPK dapat meminta laporan dan analisa transaksi keuangan ke PPATK.

Teguh menyayangkan rencana penyerahan hasil audit Hambalang pada masa reses DPR. Dia meminta kepada Pimpinan DPR agar duduk bersama BAKN dan BPK untuk mengatur tata cara mekanisme penyerahan audit BPK kepada DPR sebagai tindak lanjut pasal 7 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

" Sehingga ke depan tidak terulang kejadian seperti ini. Sebagai contoh yang lain, LHP (laporan hasil pemeriksaan) kasus Wisma Atlet diserahkan oleh BPK kepada Pimpinan DPR tidak dalam forum resmi. Sebagai anggota BAKN, sampai sekarang saya tidak pernah tahu seperti apa hasil audit Wisma Atlet," ujar politisi PAN itu.

Seperti diberitakan, BPK baru merampungkan 85 persen audit Hambalang setelah memulai pemeriksaan Februari 2012 . LHP investigatif tahap pertama akan diserahkan ke DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 31 Oktober 2012 .

Audit BPK soal Hambalang sempat kisruh setelah anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Pasalnya, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat. Belakangan, pernyataan itu dibantah.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com