Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audit Hambalang Harus Lebih Lengkap dan Rinci

Kompas.com - 25/10/2012, 11:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bisa menjamin bahwa hasil audit investigasi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat lebih lengkap dan lebih rinci dalam mengidentifikasi apa dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu. Pasalnya, BPK meminta tambahan waktu melakukan audit Hambalang.

"BPK harus bisa mengungkap aliran dana terkait proyek Hambalang yang terjadi pada saat proses pengadaan tanah, proses penganggaran, maupun saat pelaksanaan proyek," kata Teguh Juwarno, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR di Jakarta, Kamis ( 25/10/2012 ), menyikapi belum rampungnya audit investigasi Hambalang.

Teguh mengatakan, agar audit lebih mendalam, BPK sebaiknya bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, BPK dapat meminta laporan dan analisa transaksi keuangan ke PPATK.

Teguh menyayangkan rencana penyerahan hasil audit Hambalang pada masa reses DPR. Dia meminta kepada Pimpinan DPR agar duduk bersama BAKN dan BPK untuk mengatur tata cara mekanisme penyerahan audit BPK kepada DPR sebagai tindak lanjut pasal 7 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

" Sehingga ke depan tidak terulang kejadian seperti ini. Sebagai contoh yang lain, LHP (laporan hasil pemeriksaan) kasus Wisma Atlet diserahkan oleh BPK kepada Pimpinan DPR tidak dalam forum resmi. Sebagai anggota BAKN, sampai sekarang saya tidak pernah tahu seperti apa hasil audit Wisma Atlet," ujar politisi PAN itu.

Seperti diberitakan, BPK baru merampungkan 85 persen audit Hambalang setelah memulai pemeriksaan Februari 2012 . LHP investigatif tahap pertama akan diserahkan ke DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 31 Oktober 2012 .

Audit BPK soal Hambalang sempat kisruh setelah anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Pasalnya, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat. Belakangan, pernyataan itu dibantah.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

    Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

    Nasional
    Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

    Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

    Nasional
    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

    Nasional
    Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

    Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

    Nasional
    Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

    Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

    Nasional
    Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

    Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

    Nasional
    Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

    Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

    Nasional
    Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

    Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

    Nasional
    Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

    Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

    Nasional
    Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

    Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

    Nasional
    Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

    Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

    Nasional
    Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

    Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

    Nasional
    Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

    Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

    Nasional
    Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

    Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com