Dibiarkan, Penutupan Tempat Ibadah Picu Disintegrasi Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Pusat tidak boleh membiarkan permasalahan penutupan gereja dan vihara di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Jika dibiarkan, permasalahan itu diyakini bakal menjadi pintu disintegrasi bangsa.

"Kasus itu pintu masuk disintegrasi bangsa. Ini upaya sistematis untuk terjadinya disintegrasi bangsa. Kalau itu terjadi, pemerintah pusat sangat bertanggung jawab," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa Lily Wahid di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Hal itu dikatakan Lily ketika dimintai tanggapan penutupan sembilan gereja dan lima vihara di Banda Aceh akibat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Persyaratan membangun rumah ibadah dalam Pergub itu dinilai teramat berat. Sebuah rumah ibadah dapat memperoleh izin jika, mendapat persetujuan dari 120 orang warga sekitar, dengan jumlah jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/kecik, dan ada surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama setempat.

Persyaratan itu jauh lebih berat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Dua Menteri yang mewajibkan ada izin dari 90 jemaat, dengan dukungan 60 orang warga sekitar.

Lily mengatakan, pemerintah pusat seharusnya mengirim tim ke Aceh untuk berbicara dengan Gubernur NAD agar Pergub itu bisa dihapus. Jika tidak diselesaikan, menurut Lily, hal sama akan diikuti oleh kepala daerah lain.

Lily menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini abai terhadap hak asasi manusia untuk bebas beribadah. Dia berharap agar para pemuka agama lebih menekan Presiden.

"Di mana peran negara saat warga negara dilarang beribadah di tempatnya sendiri? Ini kan negara tidak berbuat apa-apa, tidak melindungi," pungkas Lily.