Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Beri Kesempatan Novel Selesaikan Kasus di KPK

Kompas.com - 16/10/2012, 10:56 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo menyatakan, penyidikaan kasus Komisaris Novel Baswedan tetap berjalan. Namun, Porli menunggu waktu yang tepat, sehingga tidak mengganggu tugas Novel sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM, yang menyeret beberapa jenderal kepolisian.

"Tentunya kita kasih kesempatan pada beliau penyidik KPK untuk menyelesaikan kasus yang sedang ditangani sekarang, baru bicara setelah itu," kata Timur di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/10/2012).

Sebelumnya, langkah penyidik Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya yang mendatangi gedung KPK, Kuningan, Jumat (5/10/2012) malam, dinilai tidak tepat baik waktu dan cara penangannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum peristiwa itu, KPK baru saja melakukan pemeriksaan terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo atas kasus dugaan korupsi simulator SIM.

Akibat peristiwa malam itu, hubungan KPK dan Polri pun kembali meruncing. Saat itu, penyidik Polda Bengkulu mengaku mendatangi KPK untuk melakukan koordinasi dalam upaya penangkapan salah satu penyidik di KPK bernama Novel.

Novel dijadikan tersangka dalam kasus penembakan enam tersangka pencuri sarang burung Walet di Bengkulu tahun 2004. Sementara KPK menyatakan Novel tidak bersalah atas peristiwa 8 tahun silam itu.

Kapolri menegaskan, kasus Novel tetap berlanjut sampai terbukti di pengadilan, Novel bersalah atau tidak. "Saya kira sudah jelas apa yang disampikan Presiden, ya," ujar Timur.

Mengenai penyidik KPK lainnya yang menjadi tersangka, Timur enggan berkomentar. "Sekali lagi kita tidak bicara itu, semua berproses," tandasnya.

Berita terkait lainnya dapat diikuti di Topik: NOVEL BASWEDAN DAN TUDUHAN PENGANIAYAAN.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com