Nasionalisme dari Meja Makan

Saat peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia, di Bogor, 27 April 1952, Bung Karno kembali menegaskan, ”Pangan adalah urusan hidup-mati bangsa.” Jika pangan dikuasai negara lain, sama saja menggadaikan nasib bangsa. Sebagai basis kehidupan dan ketahanan bangsa, kedaulatan pangan menjadi harga mati. Oleh karena itu, liberalisasi sektor pertanian harus dikontrol.

Gejolak harga pangan di pasar global tampak belum usai. Senada dengan prediksi International Food Policy Research Institute (IFPRI), Departemen Pertanian AS mengonfirmasi bahwa kekeringan yang melanda AS, Rusia, dan Australia mengakibatkan gagal panen sehingga dunia kembali menghadapi lonjakan harga pangan dalam lima tahun terakhir (The Economist, 15 September 2012).

Terpuruknya sektor pertanian kita tak lepas dari absennya regulasi dan kebijakan yang memihak petani, tetapi justru menguntungkan investor kakap. Lebih dari sekadar proteksi dan peningkatan kesejahteraan petani, daya saing sektor pertanian harus digenjot agar tak tergilas dari kompetisi global. Tanpa kemandirian dan kedaulatan pangan, masa depan bangsa sangatlah riskan.

Dengan Swadeshi, Mahatma Gandhi menyarankan bangsa India agar mencintai dan menggunakan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Semangat kemandirian agar tidak bergantung kepada negara lain ditunjukkan dengan memintal benang dan menenun pakaiannya sendiri. Masa depan, menurut Gandhi, tergantung dari apa yang dilakukan sekarang.

Selemah-lemahnya iman, gerakan kemandirian bisa dimulai dari meja makan. Mengonsumsi produk pangan dalam negeri berarti melepas ketergantungan impor. Langkah ini sekaligus memperkuat ekonomi domestik, memberdayakan komunitas lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, melindungi produsen dari serbuan asing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Kemandirian dari meja makan bisa kita mulai dari sekarang!

Imam Cahyono Aktivis Muda Muhammadiyah; Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity