Darmono: Ada Mekanisme Pelimpahan Perkara Simulator

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Jaksa Agung Darmono memastikan ada dasar hukum untuk melimpahkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator di Korps Lalu Lintas Polri dari Kepolisian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, mekanisme pelimpahan masih dibicarakan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Hal ini terkait perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada Senin (8/10/2012) malam, menyikapi polemik antara Polri dan KPK, salah satunya tarik menarik penanganan kasus ini.

"Memang ada mekanismenya dan kita akan segera jalankan," kata Darmono, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2012).

Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menilai, tidak ada mekanisme pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian ke KPK. Menurut dia, pelimpahan hanya bisa dilakukan dari KPK ke Kepolisian atau Kejaksaan melalui supervisi.

Darmono mengatakan, pihaknya masih menunggu tindaklanjut dari Bareskrim Polri terkait berkas perkara para tersangka. Pasalnya, sebelumnya jaksa peneliti telah mengembalikan berkas perkara ke Bareskrim Polri (P19) untuk disempurnakan.

Darmono menambahkan, mekanisme pelimpahan harus dibicarakan dengan matang agar tidak melanggar aturan. "Apakah nanti Kepolisian tidak usah menyempurnakan berkas perkara lagi tapi langsung diserahkan ke KPK, itu juga bisa. Nanti tergantung pada kesepakatan antara Kejaksaan dan Polri," pungkas Darmono.

Seperti diberitakan, Presiden memerintahkan Polri untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus hukum dugaan korupsi simulator kepada KPK. Keputusan itu diambil setelah Presiden bertemu dengan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta Kapolri Senin siang.

KPK dan Polri sepakat menangani bersama-sama kasus itu. KPK akan menangani kasus yang melibatkan golongan penyelenggara negara dan pihak swasta. Kasus ini melibatkan empat tersangka, yaitu mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, serta dua rekanan pengadaan, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Soekotjo Bambang.

Adapun Polri hanya akan menangani kasus yang tidak melibatkan penyelenggara negara. Kasus ini melibatkan dua tersangka, yaitu Kepala Primer Koperasi Polisi Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan selaku panitia lelang proyek simulator dan Bendahara Korlantas Komisaris Legimo.

Semula, Polri juga menangani kasus dengan tersangka Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Soekotjo Bambang. Mereka sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik pilihan:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Polisi vs KPK