Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Novel Sayangkan Langkah Kapolri

Kompas.com - 09/10/2012, 20:06 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan keluarga Komisaris Novel Baswedan, Taufik Baswedan, menilai tidak tepat jika Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap melakukan penyidikan terhadap Novel. Menurut dia, Presiden telah dengan jelas menginstruksikan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk tidak melanjutkan penyidikan atas kasus tersebut.

"Kami sayangkan kalau Polri mau melanjutkan itu (kasus penyidikan dugaan penganiayaan oleh Novel)," kata Taufik saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/10/2012).

Taufik menjelaskan, kasus yang menimpa Novel selayaknya masuk peti es atau diakhiri. Ia berpendapat, tidak ada bukti kuat keterlibatan Novel di lapangan, baik terkait penembakan maupun penganiayaan terhadap pencuri sarang walet di Bengkulu sebagaimana dituduhkan kepada penyidik KPK tersebut.

Menurut Taufik, kasus yang menimpa adiknya tetap harus dipandang sebagai rekayasa untuk melumpuhkan KPK. Pernyataan Presiden, lanjutnya, sudah tepat dan tidak multitafsir. "Itu (kasus Novel) bukan penegakan hukum. Kita baca itu sebagai adanya upaya kriminalisasi," ujarnya.

Seusai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8/10/2012) malam, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menegaskan bahwa kepolisian tetap akan memproses kasus penganiayaan berat terhadap tersangka pencuri sarang burung walet di Bengkulu yang diduga melibatkan Novel Baswedan. Timur mengatakan, tak seorang pun yang dapat mengintervensi penanganan kasus hukum. "Yang namanya penyidik itu di dalam bertugas, dia tidak dipengaruhi oleh yang lain. Itu saja," katanya singkat kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin malam.

Timur mengatakan, kepolisian tetap berkeyakinan ada pelanggaran hukum terkait kasus tersebut. Ketika ditanya arahan Presiden Yudhoyono bahwa penanganan kasus tersebut tidak tepat dari sisi waktu, Timur mengatakan bahwa pelaksanaannya akan disesuaikan. "Semua tentunya berproses," ujarnya.

Presiden menegaskan, penanganan kasus Novel itu tidak tepat, baik waktu maupun caranya. Presiden meminta agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. "Saya pandang tidak tepat, baik dari segi timing maupun caranya," kata Presiden ketika memberikan pernyataan resmi terkait konflik KPK-Polri di Istana Negara Jakarta.

Presiden menyesalkan upaya Polda Bengkulu yang menjemput Novel di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2012) lalu. Presiden juga menyesalkan berkembangnya berita yang simpang siur dibalik upaya penangkapan tersebut sehingga memunculkan masalah politik yang baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

    DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

    Nasional
    Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

    Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

    Nasional
    Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

    Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

    Nasional
    Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

    Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

    Nasional
    Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

    Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

    Nasional
    Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

    Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

    Nasional
    Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

    Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

    Nasional
    Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

    Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

    Nasional
    Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

    Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

    Nasional
    Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

    Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

    Nasional
    Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

    Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

    Nasional
    Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

    Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

    Nasional
    Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

    Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

    Nasional
    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com