Marzuki Alie: Penyidik KPK Tak Kebal Hukum

Kompas.com - 06/10/2012, 18:19 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, tidak ada kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya pernyataan kriminalisasi atas KPK, menurutnya, terlalu tendensius karena semua orang harus taat hukum, tidak terkecuali penyidik KPK.

"Penyidik di KPK itu (Komisaris Novel Baswedan), kata Polri, kan lagi ada kasus. Jadi tidak semua orang bisa kebal hukum," kata Marzuki kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (6/10/2012).

Marzuki menjelaskan, tidak ada keanehan jika kasus yang menimpa Novel dibuka sekarang. Hal tersebut merupakan wewenang Polri yang masih menaungi Novel. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, Novel masih tercatat sebagai anggota Polri sehingga harus menaati aturan hukum yang berlaku di Polri.

"Itu kan wewenang Polri, dia (Novel) harus mengikuti prosedur hukum, tak bisa kebal hukum. Jadi biarkan proses hukum yang berjalan," katanya.

Marzuki menambahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto tidak perlu menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK. Menurutnya, permasalahan antara KPK dan Polri dapat diselesaikan oleh dua lembaga tersebut tanpa melibatkan jajaran eksekutif.

"Cukup dua lembaga penegak hukum itu saja yang menyelesaikan secara terbaik, yakni dengan melepaskan ego institusi masing-masing," katanya.

Anggota Polda Bengkulu dibantu Polda Metro Jaya berusaha menangkap Novel di Gedung KPK, Jumat (5/10/2012) malam. Polisi menilai Novel terlibat dalam kasus penganiayaan berat di Bengkulu pada 2004. Penjemputan Novel di KPK itu gagal karena Polri akhirnya menarik anggotanya yang mendatangi gedung KPK.

Berita lain mengenai kasus penangkapan Novel dapat dibaca dalam topik Polisi Vs KPK.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

    Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

    Nasional
    Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

    Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

    Nasional
    Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

    Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

    Nasional
    Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

    Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

    Nasional
    Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

    Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

    Nasional
    Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

    Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

    Nasional
    Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

    Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

    Nasional
    UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

    UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

    Nasional
    Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

    Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

    Nasional
    Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

    Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

    Nasional
    49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

    49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

    Nasional
    Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

    Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

    Nasional
    Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

    Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

    Nasional
    Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

    Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X