Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko: Saya Memaklumi Kalau Kapolri Tidak Tahu..

Kompas.com - 06/10/2012, 11:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri bidang Koordinator Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, dirinya sudah menginstruksikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk menarik anggota Polri yang mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat ( 6/10/2012 ) malam.

Djoko menjelaskan, peristiwa semalam terkait dengan kejahatan lintas Provinsi. Peristiwa yang disangkakan terjadi di Bengkulu dan orang yang disangkakan terlibat berada di Jakarta. Lantaran kejahatan lintas provonsi, kata Djoko, penanganan tidak perlu sampai dilaporkan ke Kapolri.

"Saya memaklumi kalau dalam konteks Kapolri tidak tahu. Karena itu, begitu beliau tidak tahu, saya minta segera cek dan laporkan kepada saya. Tidak lama kemudian beliau lapor, dan memang benar ada (anggota Polri) di sana (KPK). Kemudian saya perintahkan ditarik supaya dinamikanya tetap baik," kata Djoko di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu ( 6/10/2012 ).

Djoko menambahkan, Kapolri mematuhi instruksinya. Kapolri lalu menginstruksikan seluruh anggotanya keluar dari KPK sekitar pukul 22.30 WIB. "Setelah instruksi itu dilaksanakan, ada proses lainnya (tidak langsung tinggalkan KPK). Mereka sebelum jam dua belasan malam sudah pergi," kata Djoko.

Djoko menambahkan, para pejabat Bareskrim Polri dan Polda Bengkulu sudah menyampaikan argumentasi peristiwa semalam. Djoko menyebut tak mau mencampuri urusan teknis penanganan kasus itu.

Seperti diberitakan, sejumlah anggota Kepolisian Daerah Bengkulu mendatangi Gedung KPK untuk menangkap Komisaris Novel Baswedan. Penangkapan dilakukan karena Novel dituduh melakukan pembunuhan ketika menjabat sebagai Kasat Reskrim Polda Bengkulu. Namun, peristiwa itu terjadi tahun 2004 silam.

KPK menilai kasus yang dituduhkan kepada Novel ini mengada-ngada dan upaya kriminalisasi. Noval merupakan salah satu penyidik KPK yang sedang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator di Korps Lalu Lintas Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    Nasional
    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    Nasional
    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Nasional
    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Nasional
    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Nasional
    Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Nasional
    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Nasional
    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Nasional
    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Nasional
    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Nasional
    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Nasional
    Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

    Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com