Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko: Saya Memaklumi Kalau Kapolri Tidak Tahu..

Kompas.com - 06/10/2012, 11:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri bidang Koordinator Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, dirinya sudah menginstruksikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk menarik anggota Polri yang mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat ( 6/10/2012 ) malam.

Djoko menjelaskan, peristiwa semalam terkait dengan kejahatan lintas Provinsi. Peristiwa yang disangkakan terjadi di Bengkulu dan orang yang disangkakan terlibat berada di Jakarta. Lantaran kejahatan lintas provonsi, kata Djoko, penanganan tidak perlu sampai dilaporkan ke Kapolri.

"Saya memaklumi kalau dalam konteks Kapolri tidak tahu. Karena itu, begitu beliau tidak tahu, saya minta segera cek dan laporkan kepada saya. Tidak lama kemudian beliau lapor, dan memang benar ada (anggota Polri) di sana (KPK). Kemudian saya perintahkan ditarik supaya dinamikanya tetap baik," kata Djoko di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu ( 6/10/2012 ).

Djoko menambahkan, Kapolri mematuhi instruksinya. Kapolri lalu menginstruksikan seluruh anggotanya keluar dari KPK sekitar pukul 22.30 WIB. "Setelah instruksi itu dilaksanakan, ada proses lainnya (tidak langsung tinggalkan KPK). Mereka sebelum jam dua belasan malam sudah pergi," kata Djoko.

Djoko menambahkan, para pejabat Bareskrim Polri dan Polda Bengkulu sudah menyampaikan argumentasi peristiwa semalam. Djoko menyebut tak mau mencampuri urusan teknis penanganan kasus itu.

Seperti diberitakan, sejumlah anggota Kepolisian Daerah Bengkulu mendatangi Gedung KPK untuk menangkap Komisaris Novel Baswedan. Penangkapan dilakukan karena Novel dituduh melakukan pembunuhan ketika menjabat sebagai Kasat Reskrim Polda Bengkulu. Namun, peristiwa itu terjadi tahun 2004 silam.

KPK menilai kasus yang dituduhkan kepada Novel ini mengada-ngada dan upaya kriminalisasi. Noval merupakan salah satu penyidik KPK yang sedang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator di Korps Lalu Lintas Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com