Suryadharma Ali: Rilis Dipo Ganggu PPP

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengungkapkan, rilis yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam cukup mengganggu partainya. Namun demikian dari cara pandang positif, rilis tentang izin pemeriksaan kepala daerah yang bermasalah hukum dan mencantumkan asal partainya itu dapat menjadi instrospeksi bagi PPP.

"Itu sebagai introspeksi kami supaya lebih baik lagi ke depan. Jadi tidak usah diramaikan lah," kata Suryadharma, Senin (1/10/2012) di Jakarta, saat ditanya tentang partainya yang menempati peringkat keempat dalam rilis itu.

Seperti diberitakan, pada Jumat pekan lalu, Dipo merilis data 176 izin pemeriksaan kepala daerah dan pejabat yang diajukan kepada Presiden Sejak Oktober 2004-September 2012. Dari data itu, pejabat yang kader Partai Golkar merupakan yang terbanyak, sejumlah 64 orang (36,63 persen). Sebanyak 32 orang (18,18 persen) dari PDI-P dan 20 orang (11,36 persen) dari Partai demokrat.

Partai-partai lainnya, secara berurutan adalah 17 orang (9,65 persen) dari PPP, 9 orang (5,11 persen) dari PKB, 7 orang (3,97 persen) dari PAN, 4 orang (2,27 persen) dari PKS, serta sejumlah partai lain masing-masing 1 orang.

Dipo menegaskan, data itu bukan untuk membuka aib partai politik atau orang lain. Data disampaikan berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak diperlukannya lagi izin Presiden untuk pemeriksaan hukum atas kepala daerah. Ia menyampaikan data itu sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas tugas menangani permohonan izin pemeriksaan, sebelum izin itu ditandatangani Presiden.