Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Nilai KPK Pintar Bentuk Pencitraan

Kompas.com - 26/09/2012, 18:40 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Nanan Sukarna menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi pintar membentuk citra di hadapan publik. Nanan mengaku bahwa Polri tak sepintar KPK dalam hal pencitraan itu.

"Memang polisi tidak pintar membuat citra. Kalau polisi jelek, keluar semua di TV. Kalau polisi bagus, enggak pernah keluar (di TV)," kata Nanan di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2012).

Nanan menuturkan, Polri tidak memiliki biaya tersendiri untuk membangun citra yang baik di hadapan publik. Berbeda dari KPK, Nanan menyebut KPK menggunakan perusahaan public relation untuk membangun citra tersebut.

"Kita enggak pintar, enggak ada biaya juga. Kita tidak diberikan oleh negara untuk membuat citra polisi dengan biaya besar. Kalau KPK besar biayanya, kan? Menggunakan Java (perusahaan PR) apa tuh namanya, digunakan untuk membuat citra, silakan. Polisi enggak ada memang karena semua anggota polisi ada peranan Humas. Mau Kadiv Humas jungkir balik, jualan polisi bagus, tapi satu orang polisi berbuat jelek, hancur lagi polisinya," ujar Nanan.

Menurut Nanan, Polri telah berkomitmen melayani publik. Ia mengatakan, semua polisi termasuk yang berpangkat jenderal bintang empat sekali pun harus menjalin hubungan masyarakat yang baik. Ia menegaskan, oknum Polri bermasalah akan ditindak tegas.

Nanan mengatakan, setiap tahun Polri telah mengeluarkan sekitar 500 anggotanya yang bermasalah. Hal itu, menurutnya, sebagai tindakan tegas terhadap oknum bermasalah. "Nah, tolong media, ayo sama-sama dong kita besarkan polisinya. Oknumnya tindak. Setiap tahun kita 500 orang dipecatin terus polisi itu. Sayang itu, kan, sudah disekolahin, sudah disiapkan jadi pengayom-pengayom," ujarnya.

Perseteruan antara KPK dan Polri semakin memanas setelah Polri memutuskan menarik 20 penyidik mereka dari KPK. Hal itu dinilai dapat berdampak buruk dalam penyidikan perkara korupsi di KPK, apalagi KPK kini tengah menangani dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com