Benahi Pola Perekrutan Kader
Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga Hotman M Siahaan menambahkan, masyarakat ingin pemimpin yang merupakan representasi rakyat itu sendiri, yaitu sosok yang santun, sederhana, dan tidak korup. Fenomena Pilkada DKI Jakarta menjadi bentuk sikap perlawanan atau pembelotan rakyat terhadap dominasi elite politik. ”Sebuah kematangan berpolitik tanpa chaos,” katanya.
Figur yang memikat hati rakyat dan gebrakan upaya warga terbebas dari pengaruh elite politik ini, diyakini Tamrin, bakal mengilhami daerah lain di Indonesia, khususnya di kota-kota besar.
Namun, Hotman meragukan gaung Pilkada DKI Jakarta akan berdampak terhadap pemilihan kepala daerah lain. Menurut dia, Pilkada DKI menjadi perkara nasional karena menyangkut status Jakarta sebagai ibu kota negara.
”Warga Ibu Kota itu heterogenitas dan tingkat rasionalitasnya tinggi. Di daerah kondisinya berbeda, justru kebalikannya dan sebagian besar masih homogen,” kata Hotman.
Mencermati proses Pilkada DKI, Hotman mengatakan, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh calon pemimpin daerah maupun presiden.
”Pertama, pemimpin harus berkontribusi nyata menjamin rasa aman dalam kehidupan sesama manusia. Hal ini bisa mencakup penanggulangan kejahatan, macet, banjir, dan problem lainnya,” kata Hotman.
Sementara itu, dari Solo, Wali Kota Solo Jokowi menyampaikan, Pemerintah Kota Solo telah membangun sistem yang menjamin kebijakan yang ada tetap berjalan. Dengan begitu, siapa pun pemimpinnya, kebijakan-kebijakan penting itu akan tetap berjalan, seperti program jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan.
”Fondasi sistem sudah dibangun, tahapan rencana pembangunan juga sudah ada. Tinggal menyelesaikan saja. Hanya gaya kepemimpinan saja nanti yang beda. Coba saja diamati setelah saya, tidak akan berubah, hanya beda gaya saja,” kata Jokowi di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung.
Jokowi saat ini juga sudah mempersiapkan persyaratan administrasi sambil menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan kemungkinan munculnya gugatan hasil pilkada melalui Mahkamah Konstitusi.
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, dalam kaitan perhitungan manual hasil pilkada, integritas KPU DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu benar-benar diuji.
”Pasangan calon jangan abai terhadap proses perhitungan suara karena secara perundang-undangan, yang diakui adalah perhitungan manual, bukan hitung cepat,” kata Titi.
Terpopuler
Now Trending
