Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Antitembakau Protes WTA

Kompas.com - 19/09/2012, 11:57 WIB
Indira Permanasari S

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Anti World Tobacco Asia Exhibition, memprotes penyelenggaraan World Tobacco Asia (WTA) Exhibition di Jakarta Convention Center, Rabu (19/9/2012) ini.

Puluhan mahasiswa dan aktivis pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan, menyuarakan protes mereka lewat orasi dan poster bertuliskan WTA Will Kill You Soon or Later, WTA Gerbang Penjajahan Baru, Gagalkan WTA .

Penyelenggaraan WTA merupakan ajang pertemuan para pelaku di industri rokok dan penyelenggaraannya di Indonesia, dinilai sebagai pertanda industri rokok menjadikan Indonesia sebagai target utama pasar rokok dunia. Mereka menilai penyelenggaraan WTA untuk kedua kalinya di Indonesia itu merupakan pelecehan.

Massa berusaha masuk ke arena penyelenggaraan WTA yang dijaga ketat oleh polisi dan petugas keamanan.

"Lihat! Di lengan kiri para petugas keamanan itu terikat kain dengan tanda dilarang merokok, tetapi mereka melarang kita masuk dan membiarkan peyelenggaraan pameran rokok," teriak Azas Tigor Nainggolan, dari Forum Warga Kota Jakarta yang tergabung dalam aksi itu .

"Jangan biarkan Indonesia menjadi asbak rokok dunia!" teriak Tigor.

Di gerbang utama gedung pameran JCC, sejumlah mahasiswa juga menggembok pintu masuk, sehingga sejumlah peserta pameran tidak bisa masuk ke arena.  

Tubagus, selaku koordinator Masyarakat Anti World Tobacco Asia Exhibition, dalam jumpa pers mengatakan, WTA merupakan pertanda kegagalan negara melindungi rakyatnya dari bahaya rokok. Dengan membiarkan penyelenggaraan forum dunia itu, pemerintah membiarkan Indonesia menjadi sasaran pasar rokok.

Berdasarkan Globar Adult Tobacco Survey (GATS) 2011, perokok laki-laki mencapai tahap memprihatinkan yakni sebesar 67 persen, dan Indonesia menjadi negara perokok kedua terbesar di dunia.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com