DPR: Hentikan Pengiriman TKI Ke Malaysia

Kompas.com - 18/09/2012, 16:43 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan Irgan Chairul Mahfiz mengungkapkan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia harus dihentikan. Proses penghentian tersebut berlaku sementara sembari melakukan evaluasi atas kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dan Malaysia.

"TKI sering diperlakukan semena-mena. Bukan hanya penyiksaan, tapi juga pembunuhan. Intinya adalah harus dilakukan penghentian pengiriman TKI ke Malaysia," ujar Irgan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Irgan menjelaskan, selama ini pemerintah hanya mendapatkan informasi sepihak dari Pemerintah Malaysia terkait kekerasan yang dialami oleh TKI. Hal itu tidak sejalan dengan posisi Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang seharusnya sepadan. Selain itu, menurutnya, harus ada Tim Pencari Fakta (TPF) yang melibatkan instansi terkait seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kementerian luar negeri (Kemenlu).

"Jadi nanti (Malaysia) tidak seenaknya saja menuduh orang (Indonesia) mencuri atau merampok karena kita belum tahu pasti duduk masalahnya. Kalau itu masuk dalam ranah krimina,l memang kita serahkan ke proses hukum, tapi kalau ini sebuah kesengajaan, bagaimana?," ujarnya.

Menurut Irgan, penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kriminal terhadap TKI masih lemah. Selain itu, ia juga menilai, Pemerintah belum sepenuhnya mengakomodir pihak keluarga melakukan penuntutan terhadap Pemerintah Malaysia.

"Seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi keluarga TKI untuk menuntut Malaysia," kata Irgan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Nasional
PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Nasional
Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Nasional
Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X