Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Hentikan Pengiriman TKI Ke Malaysia

Kompas.com - 18/09/2012, 16:43 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan Irgan Chairul Mahfiz mengungkapkan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia harus dihentikan. Proses penghentian tersebut berlaku sementara sembari melakukan evaluasi atas kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dan Malaysia.

"TKI sering diperlakukan semena-mena. Bukan hanya penyiksaan, tapi juga pembunuhan. Intinya adalah harus dilakukan penghentian pengiriman TKI ke Malaysia," ujar Irgan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Irgan menjelaskan, selama ini pemerintah hanya mendapatkan informasi sepihak dari Pemerintah Malaysia terkait kekerasan yang dialami oleh TKI. Hal itu tidak sejalan dengan posisi Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang seharusnya sepadan. Selain itu, menurutnya, harus ada Tim Pencari Fakta (TPF) yang melibatkan instansi terkait seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kementerian luar negeri (Kemenlu).

"Jadi nanti (Malaysia) tidak seenaknya saja menuduh orang (Indonesia) mencuri atau merampok karena kita belum tahu pasti duduk masalahnya. Kalau itu masuk dalam ranah krimina,l memang kita serahkan ke proses hukum, tapi kalau ini sebuah kesengajaan, bagaimana?," ujarnya.

Menurut Irgan, penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kriminal terhadap TKI masih lemah. Selain itu, ia juga menilai, Pemerintah belum sepenuhnya mengakomodir pihak keluarga melakukan penuntutan terhadap Pemerintah Malaysia.

"Seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi keluarga TKI untuk menuntut Malaysia," kata Irgan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com