DPR: Hentikan Pengiriman TKI Ke Malaysia

Kompas.com - 18/09/2012, 16:43 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan Irgan Chairul Mahfiz mengungkapkan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia harus dihentikan. Proses penghentian tersebut berlaku sementara sembari melakukan evaluasi atas kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dan Malaysia.

"TKI sering diperlakukan semena-mena. Bukan hanya penyiksaan, tapi juga pembunuhan. Intinya adalah harus dilakukan penghentian pengiriman TKI ke Malaysia," ujar Irgan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Irgan menjelaskan, selama ini pemerintah hanya mendapatkan informasi sepihak dari Pemerintah Malaysia terkait kekerasan yang dialami oleh TKI. Hal itu tidak sejalan dengan posisi Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang seharusnya sepadan. Selain itu, menurutnya, harus ada Tim Pencari Fakta (TPF) yang melibatkan instansi terkait seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kementerian luar negeri (Kemenlu).

"Jadi nanti (Malaysia) tidak seenaknya saja menuduh orang (Indonesia) mencuri atau merampok karena kita belum tahu pasti duduk masalahnya. Kalau itu masuk dalam ranah krimina,l memang kita serahkan ke proses hukum, tapi kalau ini sebuah kesengajaan, bagaimana?," ujarnya.

Menurut Irgan, penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kriminal terhadap TKI masih lemah. Selain itu, ia juga menilai, Pemerintah belum sepenuhnya mengakomodir pihak keluarga melakukan penuntutan terhadap Pemerintah Malaysia.

"Seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi keluarga TKI untuk menuntut Malaysia," kata Irgan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

Nasional
Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Nasional
Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X