Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Nazaruddin Tak Dapat Dipercaya

Kompas.com - 15/09/2012, 00:19 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menuding bahwa kata-kata Nazaruddin tidak layak dipercaya. Publik harus kritis menyikapi setiap kata-kata Nazaruddin yang banyak mengandung fitnah daripada kebenaran tersebut.

"Harus kritis dan jangan percaya dengan kata-katanya (Nazaruddin)," ujar Jimly melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Jimly memberikan contoh pernyataan Nazaruddin yang mengatakan ada korupsi dalam pembangunan gedung baru Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai ucapan itu sangat didasari oleh rasa dendam pribadi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal MK (Sekjen MK) saat itu, Janedjri M Gaffar. Hal itu dikarenakan Gaffar berperan besar dalam membongkar skandal kasus gratifikasi yang melibatkan Nazaruddin.

Pada Mei 2012, Nazaruddin pernah mencoba menyuap Gaffar. Hal tersebut berdasarkan keterangan Gaffar yang menjelaskan bahwa ia sempat diberi amplop oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Tak tanggung-tanggung, amplop yang diberikan Nazaruddin itu berisi uang yang nilainya mencapai 120.000 dollar Singapura.

Sejurus kemudian, Gaffar mengadukan hal itu kepada Ketua MK Mahfud MD. Seketika itu uang suap tersebut dikembalikan Gaffar ke Nazaruddin karena Gaffar menilai uang pemberian Nazaruddin termasuk dalam bentuk penyuapan.

Jimly mengatakan, MK merupakan lembaga kebanggaan bangsa Indonesia sehingga tidak patut dikotori oleh orang seperti Nazaruddin. Dia menyebutkan, Gedung MK juga merupakan gedung percontohan yang dibangun dengan bersih tanpa pungutan, suap, atau korupsi. Pembangunan gedung itu dicanangkan oleh Jimly dan ia bertugas mengawasinya dengan keras supaya gedung tersebut dapat menjadi contoh bagi gedung lain.

"Sejak perencanaan, pembangunan, sampai dengan serah terima dan pemanfaatannya (Gedung MK) dapat predikat sebagai proyek teladan," ujarnya.

Saat diperiksa di KPK, Kamis (13/9/2012) malam, Nazaruddin kembali menyatakan ada kejanggalan dalam proyek pembangunan Gedung MK senilai lebih kurang Rp 300 miliar. Salah satu yang janggal, katanya, proses penentuan pemenang tender proyek yang melalui penunjukan langsung.

"Masa proyek senilai Rp 300 miliar bukan proyek yang luar biasa dan pakai penunjukan langsung? Kenapa penunjukan langsung?" ucap Nazaruddin.

Dia mengaku tahu soal proyek tersebut karena saat itu Nazaruddin menjadi koordinator anggaran di Komisi III DPR. Menurutnya, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek gedung MK itu yang dilaporkan ke Komisi III. "Memang proyek itu sudah selesai. Waktu itu ada temuan BPK yang dilaporkan ke Komisi III. Waktu itu kita suruh BPK klarifikasi penemuannya itu. Nah, itu yang sekarang saya laporkan ke KPK," kata Nazaruddin di KPK, Kamis (13/9/2012) malam.

Nazaruddin menyebutkan bahwa pemenang tender proyek gedung tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan (PT PP). Sebelum proyek pembangunan itu dijalankan, kata Nazaruddin, ada pertemuan di Restoran Bebek Bali dekat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut diikuti pihak PT PP pimpinan MK, Sekjen MK, dan beberapa anggota Komisi III DPR. Namun, Nazaruddin enggan menyebut siapa saja anggota Komisi III DPR yang ikut dalam pertemuan tersebut. Terkait pembangunan gedung MK ini, Nazaruddin pernah menuding mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie terlibat dalam kongkalikong pembangunan gedung itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com