Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emir: Saya Tanya Panda, Ini dari Miranda, Ya?

Kompas.com - 03/09/2012, 16:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi PDI Perjuangan Emir Moeis mengakui adanya pembagian cek perjalanan pada Juni 2004 atau sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004. Pembagian cek untuk anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan berlangsung di ruangan kerja Emir yang menjabat Ketua Kelompok Fraksi sekaligus Ketua Komisi IX saat itu.

Menurutnya, saat pembagian cek berlangsung, ia menduga berkaitan dengan pemenangan Miranda S Goeltom sebagai DGS BI 2004. Hal itu disampaikan Emir saat bersaksi dalam persidangan kasus suap cek perjalanan dengan terdakwa Miranda S Goeltom di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/8/2012).

Kesaksian itu disampaikan Emir saat menjawab anggota majelis hakim yang bertanya apakah ia sempat berpikir bahwa cek perjalanan terkait seleksi DGS BI.

"Iya (terkait), makanya ke Pak Panda (Nababan) pun saya bilang 'Ini dari Miranda ya?'," ujar Emir.

Saat itu, Panda menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. Meski Panda mengatakan cek itu bukan dari Miranda, kata Emir, ia merasa tidak bisa menerima pemberian yang disebutnya "uang tidak benar" tersebut.

Emir pun mengembalikan kepada Panda Nababan sejumlah cek perjalanan yang diterimanya dari bendahara fraksi saat itu, Dudhie Makmun Murod.

Menurut Emir, saat membagikan cek perjalanan di ruangannya, Dudhie Makmun Murod berkata bahwa cek itu merupakan "upah capek" atas kerja mereka mengusung Miranda sebagai DGS BI 2004. Saat itu, kata Emir, anggota Komisi IX asal Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan perintah untuk memenangkan Miranda.

Sebelum fit and proper test, menurut Emir, Fraksi PDI Perjuangan telah bertemu dengan Miranda di Hotel Dharmawangsa. Dalam pertemuan tersebut, katanya, Miranda menyampaikan visi dan misinya, serta apa yang akan dilakukan Miranda jika terpilih sebagai DGS BI. Selain pertemuan Dharmawangsa, Fraksi PDI Perjuangan juga mengadakan rapat kelompok fraksi (poksi) yang menjadi agenda konsolidasi pemenangan Miranda.

Rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, tersebut tidak diikuti Miranda. Saat bersaksi dalam persidangan sebelumnya, anggota DPR 1999-2004 asal Fraksi PDI Perjuangan, Agus Condro mengaku mendengar dalam rapat poksi tersebut, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Miranda bersedia menyiapkan uang Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

Saat ditanya soal janji pemberian uang oleh Miranda ini, Emir yang juga mengaku ikut dalam rapat poksi itu mengaku tidak mendengar pernyataan Tjahjo Kumolo yang menyebut demikian.

"Enggak ada. Saya Ketua Poksi yang merangkap Ketua Komisi. Saya biasanya bawa rekaman. Semua pembicaraan saya tahu, saya ingat, dan mohon maaf Pak Tjahjo itu pasif orangnya, yang aktif Pak Panda," ujar Emir.

Menanggapi kesaksian Emir ini, Miranda tidak mengungkapkan keberatannya.

Adapun, Miranda didakwa menyuap anggota DPR 1999-2004 terkait pemilihan dirinya sebagai DGS BI 2004. Miranda bersama-sama Nunun Nurbaeti atau masing-masing bertindak sendiri, memberi cek perjalanan Bank Internasional Indonesia (BII) senilai Rp 20,8 miliar melalui Ari Malangjudo kepada  anggota DPR 1999-2004, antara lain Hamka Yandhu (Fraksi Partai Golkar), Dudhie Makmun Murod (Fraksi PDI-P), dan Endin Soefihara (Fraksi PPP).

Cek Perjalanan senilai Rp 20,8 miliar tersebut merupakan bagian dari total 480 cek perjalanan BII senilai Rp 24 miliar. Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara karena dianggap terbukti sebagai pemberi suap dalam kasus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com