Kompas.com - 03/09/2012, 08:51 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh BI Purwantari dan Yohan Wahyu

Karakter seorang pemimpin memberi pengaruh besar pada efektivitas kepemimpinannya. Publik menilai, saat ini tidak ada sosok pemimpin berkarakter yang mampu mengatasi persoalan bangsa. Krisis kepemimpinan membayangi bangsa.

Hasil jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan pekan lalu mengungkapkan pandangan 686 responden di 12 kota besar Indonesia tentang ketiadaan sosok pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa. Dari 10 responden, enam di antaranya tidak bisa menyebutkan nama tokoh pemimpin di masa kini yang dinilainya akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Secara khusus, bahkan, sepertiga bagian responden menyatakan dengan lugas, tidak ada satu pun sosok yang bisa memimpin bangsa melewati berbagai hambatan saat ini ataupun di masa depan.

Ketiadaan sosok tersebut, menurut sebagian besar responden, ditunjukkan oleh indikator rendahnya kinerja para pemimpin dalam mengelola konflik ataupun menuntaskan sejumlah persoalan. Masalah korupsi para pejabat negara, misalnya, dikeluhkan 83,2 persen responden. Praktik penyalahgunaan kekuasaan itu terus terjadi secara masif meskipun dalam waktu bersamaan upaya pemberantasan korupsi sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejumlah persoalan lain yang dinilai responden belum juga tuntas diselesaikan adalah berbagai tindak kekerasan yang dialami kelompok minoritas agama, konflik tanah antara perusahaan besar dan petani kecil, ataupun kekerasan terhadap buruh migran di luar negeri. Kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Sampang, Madura, contoh paling aktual. Tujuh dari sepuluh responden menilai, upaya penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun para pemimpin agama terhadap kasus ini tidak memuaskan.

Karakter pemimpin

Karakter pemimpin dinilai akan memberi pengaruh bagi jalannya pemerintahan. Pada masa lalu, Soekarno menjadi sosok inspiratif bagi upaya membangun negara dan bangsa yang merdeka dan mandiri. Dia adalah pemimpin yang memiliki karakter kuat dan mampu melahirkan gagasan besar, terutama nasionalisme. Di masa kepemimpinannya, gagasan ekonomi berdikari berkumandang kuat sehingga ia dengan berani menyatakan ”tidak” kepada Amerika Serikat.

Karakter yang tegas otoriter tercakup di dalam diri Soeharto. Dengan karakter tersebut, Orde Baru berhasil membungkam opini yang berseberangan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, berbagai perbedaan pendapat ataupun konflik terbuka diselesaikan ala militer, penggunaan kekerasan, dan tanpa kompromi. Di bawah rezim otoriter itulah ideologi pembangunan dilaksanakan oleh mesin birokrasi yang berwatak sentralistis bekerja sama dengan modal asing dan para kapitalis klien.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok yang memiliki karakter berbeda dibandingkan pemimpin lainnya. Gus Dur mendekonstruksi wacana kekuasaan yang sebelumnya sakral menjadi lebih lunak dan terbuka. Politik keberagaman menjadi watak dari kepemimpinannya dan merekatkan mozaik etnisitas dan agama. Banyak kalangan kini merindukan kehadirannya terutama ketika berbagai praktik diskriminasi berbasis agama terus terjadi.

Karakter utama yang menurut responden harus dipunyai oleh pemimpin adalah ketegas- an dalam menegakkan hukum. Penilaian itu dinyatakan oleh hampir seluruh responden.

Namun, ketika responden dimintai pendapat tentang sosok pemimpin yang memiliki karakter tersebut, proporsi terbesar responden tidak bisa menyebutkan sebuah nama sosok pemimpin. Penilaian ini menjadi ironi mengingat jargon yang sering dikumandangkan para pemimpin adalah ”Indonesia merupakan negara hukum”. Praktik pelanggaran hukum dan diskriminasi di hadapan hukum yang terus berlangsung menjadi antitesis dari ungkapan tersebut.

Sejumlah karakter lainnya memiliki gambaran serupa. Sifat tuntas dalam menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya, dinyatakan oleh 94,2 persen responden sebagai sifat yang sesuai bagi pemimpin saat ini. Namun, tak ada satu pun nama sosok pemimpin yang dinilai mempunyai karakter tersebut.

Di antara karakter tersebut, hanya sifat hati-hati dan penuh perhitungan dalam menyelesaikan masalah bangsa yang dinilai responden memiliki padanan sosok pemimpin saat ini. Proporsi terbesar responden menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin yang menyandang sifat tersebut.

Meskipun karakter ini dinilai perlu dimiliki pemimpin bangsa, sebagian terbesar responden meyakini bahwa ketegasan dalam menegakkan hukum paling dibutuhkan dalam situasi saat ini. Sayangnya, menurut responden, Presiden Yudhoyono belum memiliki sifat tersebut. Penilaian ini diperkuat oleh hasil jajak pendapat Kompas pada April 2012 yang memperlihatkan angka penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Yudhoyono terbesar pada bidang hukum (Kompas, 23 April 2012).

Dalam realitas di masyarakat, kiprah pemerintahan Yudhoyono berulang-ulang memperlihatkan drama penegakan hukum yang masih karut-marut. Belum ada jaminan kepastian hukum yang bisa diperoleh terutama oleh kelompok masyarakat marginal dan kelompok minoritas agama.

Institusi calon pemimpin

Publik juga menyorot institusi pengemban tugas melahirkan calon-calon pemimpin. Dari berbagai institusi yang ada, institusi pendidikan dipercaya oleh 71,6 persen responden akan mampu melahirkan pemimpin. Proporsi responden yang juga cukup besar, yakni lebih dari separuh bagian, menyebutkan institusi militer dan birokrasi mampu mencetak para pemimpin. Lembaga seperti partai politik, institusi bisnis, dan ormas tidak banyak dipercaya akan bisa melahirkan pemimpin.

Di antara semua lembaga tersebut, institusi pendidikan merupakan lembaga yang paling dipercaya mampu mencetak para pemimpin bangsa. Opini ini berkaitan dengan pandangan umum yang melihat akademisi sebagai sosok yang terbiasa berpikir sistematis dan terukur dalam menelisik persoalan. Akademisi juga kerap dinilai punya integritas tinggi karena mendasarkan langkahnya pada kepentingan obyektif.

Namun, realitas juga menunjukkan, sejumlah pemimpin yang berasal dari institusi pendidikan pun tak lepas dari kepentingan politik pribadi ataupun kelompoknya. Ketika ia masuk ke sistem pemerintahan ataupun lembaga negara lainnya, kedua kepentingan tersebut yang lebih menonjol sebagai acuan gerak dan segera menggerus integritas dirinya.

Hasil jajak pendapat ini juga menunjukkan bahwa belum ada satu pun institusi yang secara bulat dinilai responden benar-benar mampu mencetak pemimpin di masa depan. Jika demikian halnya, krisis kepemimpinan membayangi masa depan bangsa. (Litbang Kompas)

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X