Bayangan Krisis Kepemimpinan

Kompas.com - 03/09/2012, 08:51 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh BI Purwantari dan Yohan Wahyu

Karakter seorang pemimpin memberi pengaruh besar pada efektivitas kepemimpinannya. Publik menilai, saat ini tidak ada sosok pemimpin berkarakter yang mampu mengatasi persoalan bangsa. Krisis kepemimpinan membayangi bangsa.

Hasil jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan pekan lalu mengungkapkan pandangan 686 responden di 12 kota besar Indonesia tentang ketiadaan sosok pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa. Dari 10 responden, enam di antaranya tidak bisa menyebutkan nama tokoh pemimpin di masa kini yang dinilainya akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Secara khusus, bahkan, sepertiga bagian responden menyatakan dengan lugas, tidak ada satu pun sosok yang bisa memimpin bangsa melewati berbagai hambatan saat ini ataupun di masa depan.

Ketiadaan sosok tersebut, menurut sebagian besar responden, ditunjukkan oleh indikator rendahnya kinerja para pemimpin dalam mengelola konflik ataupun menuntaskan sejumlah persoalan. Masalah korupsi para pejabat negara, misalnya, dikeluhkan 83,2 persen responden. Praktik penyalahgunaan kekuasaan itu terus terjadi secara masif meskipun dalam waktu bersamaan upaya pemberantasan korupsi sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejumlah persoalan lain yang dinilai responden belum juga tuntas diselesaikan adalah berbagai tindak kekerasan yang dialami kelompok minoritas agama, konflik tanah antara perusahaan besar dan petani kecil, ataupun kekerasan terhadap buruh migran di luar negeri. Kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Sampang, Madura, contoh paling aktual. Tujuh dari sepuluh responden menilai, upaya penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun para pemimpin agama terhadap kasus ini tidak memuaskan.

Karakter pemimpin

Karakter pemimpin dinilai akan memberi pengaruh bagi jalannya pemerintahan. Pada masa lalu, Soekarno menjadi sosok inspiratif bagi upaya membangun negara dan bangsa yang merdeka dan mandiri. Dia adalah pemimpin yang memiliki karakter kuat dan mampu melahirkan gagasan besar, terutama nasionalisme. Di masa kepemimpinannya, gagasan ekonomi berdikari berkumandang kuat sehingga ia dengan berani menyatakan ”tidak” kepada Amerika Serikat.

Karakter yang tegas otoriter tercakup di dalam diri Soeharto. Dengan karakter tersebut, Orde Baru berhasil membungkam opini yang berseberangan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, berbagai perbedaan pendapat ataupun konflik terbuka diselesaikan ala militer, penggunaan kekerasan, dan tanpa kompromi. Di bawah rezim otoriter itulah ideologi pembangunan dilaksanakan oleh mesin birokrasi yang berwatak sentralistis bekerja sama dengan modal asing dan para kapitalis klien.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok yang memiliki karakter berbeda dibandingkan pemimpin lainnya. Gus Dur mendekonstruksi wacana kekuasaan yang sebelumnya sakral menjadi lebih lunak dan terbuka. Politik keberagaman menjadi watak dari kepemimpinannya dan merekatkan mozaik etnisitas dan agama. Banyak kalangan kini merindukan kehadirannya terutama ketika berbagai praktik diskriminasi berbasis agama terus terjadi.

Karakter utama yang menurut responden harus dipunyai oleh pemimpin adalah ketegas- an dalam menegakkan hukum. Penilaian itu dinyatakan oleh hampir seluruh responden.

Namun, ketika responden dimintai pendapat tentang sosok pemimpin yang memiliki karakter tersebut, proporsi terbesar responden tidak bisa menyebutkan sebuah nama sosok pemimpin. Penilaian ini menjadi ironi mengingat jargon yang sering dikumandangkan para pemimpin adalah ”Indonesia merupakan negara hukum”. Praktik pelanggaran hukum dan diskriminasi di hadapan hukum yang terus berlangsung menjadi antitesis dari ungkapan tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Nasional
Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Nasional
Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X