Megawati: Partai Baru Harus Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan semua partai politik, termasuk yang sudah memiliki kursi di parlemen untuk mengikuti verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Megawati, PDI-P sendiri siap menjalani proses tersebut. "Apapun putusan MK, kita sudah siap. Bukannya sombong, PDI-P sudah siap, karena kesiapan kami sudah kami rancang melalui konsolidasi program-program selesai kongres," kata Megawati dalam jumpa pers halalbihalal PDI-P di Jakarta, Minggu (2/9/2012).

Megawati justru merasa prihatin dengan partai-partai kecil baru yang berupaya merangkak ikut dalam pemilihan umum 2014. Mantan presiden RI ini menyarankan partai-partai baru untuk bercermin dan melihat lebih realistis.

"Janganlah menggantang asap, cerminkan diri kamu, kekuatan kamu di mana. Sebagai partai baru juga kan realistis. Dari begitu banyak partai di Indonesia ingin berdiri tapi tidak lihat realitas di lapangannya seperti apa," ujar Megawati.

Dia melanjutkan, tidak mudah bagi suatu partai berjuang agar dapat ikut dalam Pemilu 2014. Sebagai partai yang cukup lama berdiri, PDI-P, katanya, merasa bersyukur sudah berhasil membentuk akar.

"Realitas di lapangan itu, untuk membentuk anak ranting saja di suatu tempat, tidak mudah, bukan hanya plang nama ya. Kalau hanya pasang plang, bilang sudah, ya monggo saja," ucap putri mantan Presiden Soekarno itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, MK memerintahkan seluruh partai politik, baik lama maupun baru, memiliki kursi di parlemen atau tidak, untuk mengikuti verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 di KPU. Hal tersebut merupakan hasil uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, khususnya pasal 8 ayat (1) tentang verifikasi parpol.

Permohonan uji materi itu diajukan partai-partai kecil di antaranya, Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Buruh, Partai Republika, PKNU, PKPB, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Patriot, PDS, PKPI, PPPI, PPDI, dan Partai Nasdem.