Aparat di Sampang Dinilai Tak Netral

JAKARTA, KOMPAS.com — Aparat pemerintah daerah, termasuk aparat keamanan di Sampang, dinilai sudah tidak netral dan berpihak. Karena itu, pemerintah pusat perlu turun tangan menangani kasus penyerangan terhadap warga Muslim Syiah di Sampang.

Hal itu terungkap dalam pernyataan bersama Aliansi Solidaritas Kasus Sampang di Jakarta, Senin (27/8/2012). Aliansi tersebut terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan elemen masyarakat lain, seperti Asian Moeslim Action Network (Anam Indonesia), HRWG, Elsam, Komnas Perempuan, Kontras, LBH Jakarta, dan Setara Institute.

Direktur Eksekutif Human Rihts Working Group (HRWG) Choirul Anam menilai, aparat Pemerintah Kabupaten Sampang, termasuk aparat keamanan di Sampang, sudah tidak netral dan cenderung berpihak. Karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil alih penanganan kasus kekerasan tersebut.

Koordinator Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, Hertasning Ichlas, menambahkan, pejabat Pemkab Sampang cenderung berpihak terhadap kelompok mayoritas karena terkait dengan kepentingan pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat.