Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkantoran Pemerintah Mulai Beraktivitas

Kompas.com - 24/08/2012, 12:40 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Aktivitas perkantoran pemerintah di berbagai daerah pada Kamis (23/8/2012) masih diliputi suasana Lebaran. Sejumlah kantor mengisi hari pertama kerja dengan halalbihalal. Bahkan, tidak sedikit pegawai negeri sipil masih berlibur. Kendati demikian, ada perkantoran yang langsung melakukan pelayanan.

Pelayanan umum dan perizinan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, langsung berjalan normal. Kegiatan ekonomi juga mulai berangsur pulih setelah libur sejak Sabtu (18/8/2012).

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan, pelayanan umum dan perizinan bisa langsung berjalan normal karena para PNS masuk kerja tepat waktu. ”Sebelum libur Idul Fitri sudah saya sampaikan kepada para PNS untuk langsung bekerja penuh pada hari pertama bekerja. PNS kan memang bekerja untuk melayani masyarakat sehingga libur Idul Fitri tidak boleh diperpanjang,” kata Sutarmidji.

Terkait cuti itu, Sutarmidji mengungkapkan, memang hanya sedikit PNS yang diberi izin untuk mengambil cuti setelah hari raya Idul Fitri. ”Saya yang mengizinkan mereka untuk ambil cuti karena sudah hampir lima tahun tak bisa pulang menengok orangtua di luar Pulau Kalimantan,” kata Sutarmidji.

Sementara itu, 44 PNS di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, Kamis, absen. Sebanyak 13 orang di antaranya terkategori bolos.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember Miati Alfin melakukan inspeksi mendadak bersama Sekda Sugiharto dan Kepala Inspektorat Soedjito ke kantor-kantor Pemda Jember. Jumlah PNS yang bernaung di 39 kantor di Pemda Jember sekitar 17.000 orang.

Petugas BKD datang ke 39 lembaga untuk mengambil daftar hadir. Jika tidak sempat, mereka diminta menyerahkan absensi hari pertama ke kantor BKD. Dari 6.000 PNS yang sempat dikoreksi, 1.483 orang dicatat, dan mangkir tanpa surat pemberitahuan sebanyak 13 orang.

Sisanya sebanyak lima orang cuti, dan 11 orang izin dengan surat kepada pimpinan. Adapun 15 orang lainnya dinyatakan sakit dengan surat keterangan dokter. ”Ini belum semua dan masih 1.483 orang yang dikoreksi BKD siang ini. Sisanya masih dikoreksi petugas,” kata Miati Alfin.

Aktivitas kerja dan pelayanan PNS jajaran kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Nusa Tenggara Barat masih diliputi suasana Lebaran. Para pegawai umumnya sudah masuk kerja. Hanya saja belum sesibuk hari-hari biasa. ”Maklum masih dalam suasana Lebaran, selain ada yang belum mudik karena cuti pulang kampung,” ujar Ibnu Salim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, Kamis (23/8/2012), di Mataram.

Dari total 5.997 PNS di NTB, yang hadir 89,55 persen dan tidak hadir 10,45 persen. Terhadap mereka yang sengaja mengulur waktu liburannya, kata Kepala Bagian Humas Pemprov NTB Tribudi Prayitno, akan dikenai sanksi pemotongan tunjangan kinerja daerah sebesar 50 persen, selain peringatan lisan. (AHA/SIR/RUL)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com