Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Perbedaan Hari Idul Fitri Jangan Dipersoalkan

Kompas.com - 18/08/2012, 17:41 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri tidak perlu dibesar-besarkan. Mempersoalkan masalah penetapan, menurutnya, bisa berdampak pada perselisihan dan permusuhan di kalangan umat muslim.

"Perbedaan dalam penetapan Idul Fitri tidak usah dibesar-besarkan, apalagi kalau sampai menimbulkan perselisihan dan permusuhan pada umat Islam," kata Din Syamsuddin saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Margasatwa, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (18/8/2012).

Ia menyatakan, sejak jauh hari PP Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1433 Hijriyah akan jatuh pada Ahad, 19 Agustus 2012. Karena itu, warga Muhammadiyah akan tetap merayakan Idul Fitri besok.

Din mengatakan, penetapan itu disampaikan merujuk pada perintah Alquran untuk membaca tanda-tanda pada alam semesta. "Khususnya peredaran matahari, bumi, dan bulan yang merupakan fenomena menarik dan oleh karena itu bisa dikalkulasi dan diprediksi secara eksak oleh ilmu pengetahuan matematika dan astronomi," lanjut Din.

Din menambahkan, perbedaan dengan pihak-pihak lain yang menganut pendekatan Rukhiyah adalah hal wajar. Karena itu, bila terjadi perbedaan antara penetapan Muhammadiyah dengan Pemerintah dan ormas-ormas lain yang menggunakan Rukhiyah, hal itu bukanlah persoalan yang perlu terus diperdebatkan.

"Tidak perlu dibesar-besarkan dan ukhuwah Islamiyah kita jangan terganggu. Kebersamaan tidak selalu seragam," kata Din.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com