Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengadilan Tipikor Perlu Dievaluasi

Kompas.com - 18/08/2012, 07:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai perlu dievaluasi. Penangkapan dua hakim Pengadilan Tipikor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi bukti bahwa ada masalah di pengadilan tersebut, khususnya dalam proses rekrutmen hakim.

"Pemerintah dan DPR perlu mengambil inisiatif untuk memikirkan apakah Pengadilan Tipikor masih kita butuhkan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil di Jakarta, Sabtu ( 18/8/2012 ).  Hal itu dikatakan Nasir ketika dimintai tanggapan atas penangkapan Kartini Marpaung (hakim Pengadilan Tipikor Semarang) dan Heru Kusbandono (hakim Pengadilan Tipikor Pontianak). Keduanya tertangkap tangan menerima suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kedua juga kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Nasir mengatakan, sejak awal proses rekrutmen hakim yang akan ditempatkan di Pengadilan Tipikor kurang ideal dan terkesan dipaksakan. Karena kualitas hakim yang minimalis, kata dia, maka tidak heran jika hakim di Pengadilan Tipikor mudah dibeli dengan uang untuk memenangkan suatu kasus.

"Jika tetap berlanjut tanpa diimbangi hakim-hakim Tipikor yang jujur, profesional, dan berani, maka bisa diprediksi Pengadilan Tipikor akan menjadi surga bagi pelaku korupsi," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Nasir menambahkan, jika Pengadilan Tipikor tetap dipertahankan, maka perlu ada sikap tegas Mahkamah Agung terhadap seluruh hakim yang mempunyai latar belakang abu-abu. "Segera saja dipensiunkan dini sembari melakukan rekrutmen ulang dengan melibatkan KPK dalam proses seleksinya," pungkas dia.

Pengadilan Tipikor Semarang sebelumnya mendapat sorotan dari Badan Pengawasan (Banwas) MA maupun masyarakat karena sudah membebaskan banyak terdakwa korupsi. Hakim Kartini Marpaung bahkan sudah membebaskan lima dari tujuh terdakwa kasus korupsi yang ditanganinya.

Selain menetap dua hakim yang tertangkap sebagai tersangka, KPK juga menjerat seorang pengusaha berinisial SD. Ketiganya diciduk dalam operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang seusai upacara HUT ke-67 Kemerdekaan RI, Jumat kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

    Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

    Nasional
    Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

    Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

    Nasional
    Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

    Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

    Nasional
    Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

    Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

    Nasional
    Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

    Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

    Nasional
    Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

    Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

    Nasional
    Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

    Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

    Nasional
    Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

    Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

    Nasional
    Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

    Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

    Nasional
    Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

    Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

    Nasional
    Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

    Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

    Nasional
    Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

    Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

    Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

    Nasional
    Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

    Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

    Nasional
    SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

    SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com