Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menekan Pemudik Motor

Kompas.com - 12/08/2012, 09:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus menyiapkan transportasi mudik yang beragam dan layak guna menekan penggunaan sepeda motor saat mudik. Hal ini untuk menekan angka kecelakaan yang di antara korbannya terdapat anak-anak.

Demikian diungkapkan pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ofyar Tamin, Sabtu (11/8/2012). ”Sepeda motor masih akan menjadi favorit karena lebih murah, bisa digunakan kapan saja, dan didapatkan dengan harga terjangkau. Mereka tidak bisa dilarang saat pilihan lain sangat terbatas,” ujar Ofyar.

Padahal, tambah Ofyar, hingga kini sepeda motor masih dinilai sebagai moda transportasi yang paling berbahaya bagi orang-orang yang menaikinya ketika kecelakaan terjadi.

Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, tahun 2012 sebanyak 16,012 juta orang mudik saat Idul Fitri. Sekitar 2,51 juta orang di antaranya akan menggunakan sepeda motor yang meningkat 6,16 persen dibandingkan tahun lalu.

Data Kepolisian RI menyebutkan, pada tahun 2011 kecelakaan yang melibatkan sepeda motor menempati peringkat tertinggi, yakni 4.482 insiden dari total 6.280 insiden, naik 46 persen dibandingkan tahun 2010.

Menurut dia, semakin banyaknya penggunaan sepeda motor sebagai sarana mudik dipicu sulitnya mendapatkan transportasi yang praktis dan murah saat Idul Fitri.

”Tidak aneh karena saat Idul Fitri belasan juta orang di Indonesia melakukan pergerakan dalam waktu bersamaan. Hal itu memicu keinginan warga menggunakan sepeda motor meskipun rentan menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” lanjutnya.

Karena itu, Ofyar mengharapkan pemerintah memberikan banyak alternatif selain usaha menambah moda transportasi atau memberikan sanksi bagi pengguna sepeda motor yang membawa penumpang melebihi muatan.

Pemerintah juga harus mewajibkan perusahaan atau tempat bekerja menyediakan sarana mudik atau angkutan gratis bagi semua pegawai, khususnya yang menempuh perjalanan lebih dari 90 kilometer.

Kereta khusus

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh berharap, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan kereta khusus untuk ibu hamil dan anak pada saat mudik. Kereta khusus itu untuk melindungi keamanan dan keselamatan ibu hamil dan anak saat jumlah penumpang membeludak.

Tahun lalu PT KAI menyediakan kereta khusus untuk anak dan ibu hamil saat masa mudik Lebaran. Kereta khusus itu dimaksudkan agar ibu dan anak tak terluka saat jumlah penumpang membeludak. ”Namun, praktiknya tidak berjalan karena sebagian kereta masih diisi oleh penumpang umum,” tambahnya.

Asrorun berharap, pemerintah, masyarakat, dan pemudik harus lebih memperhatikan kepentingan anak. Hal itu agar anak tidak menjadi korban sia-sia saat mudik Lebaran.

Terkait fenomena mudik menggunakan sepeda motor, Asrorun juga berharap bisa ditekan karena sangat rentan bagi keselamatan anak. Apalagi, sepeda motor tak dirancang untuk perjalanan jauh dan dinilai bisa membahayakan jiwa anak.

”Seandainya tak bisa dicegah, risikonya harus ditekan, misalnya dengan memperbanyak lokasi beristirahat di jalur mudik atau memindahkan penumpang ibu dan anak ke angkutan yang lebih aman dan nyaman,” jelasnya.

Asrorun juga menyoroti tempat-tempat rekreasi yang akan dipenuhi pemudik saat libur Lebaran. Sebab, lokasi itu juga berisiko bagi keselamatan anak jika tak diiringi kesiapan pengelola rekreasi menjaga keamanan obyek wisata.

”Salah satunya mengontrol keseimbangan antara kapasitas obyek wisata dan jumlah pengunjung. Pengelola juga harus menambah petugas pengamanan agar rasionya memadai dengan pengunjung yang datang,” tambah Asrorun.

Lebih preventif

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Pudji Hartanto Iskandar mengatakan, akan mencegah dengan melakukan pendekatan hukum bila sepeda motor membawa muatan melebihi kapasitas.

Tindakan preventif dilakukan di sekitar titik pemberangkatan. ”Tak tertutup kemungkinan akan dilakukan tilang bila ternyata sepeda motor dalam kecepatan tinggi dan membahayakan,” katanya. (ENG/CHE/EKI)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

    Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

    Nasional
    Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

    Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

    Nasional
    Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

    Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

    Nasional
    Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

    Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

    Nasional
    Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

    Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

    Nasional
    TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

    TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

    Nasional
    Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

    Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

    Nasional
    Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

    Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

    Nasional
    Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

    Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

    Nasional
    26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

    26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

    Nasional
    Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

    Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

    Nasional
    Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

    Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

    Nasional
    Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

    Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

    Nasional
    Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

    Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

    Nasional
    Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

    Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com