Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mulai Periksa Saksi untuk Hartati

Kompas.com - 08/08/2012, 13:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (8/8/2012), mulai memeriksa saksi untuk tersangka kasus dugaan suap Buol, Siti Hartati Murdaya Poo. KPK menetapkan Hartati sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tanggal 6 Agustus 2012, tetapi baru mengumumkan penetapan tersangkanya hari ini.

Adapun saksi yang diperiksa untuk Hartati adalah dua anak buahnya, yakni Direktur Operasional PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) Gondo Sudjono dan Manajer Umum PT HIP, Yani Anshori. Keduanya lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SHM (Siti Hartati Murdaya)," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, Gondo dan Yani sudah tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dengan mobil tahanan. Hartati, Gondo, dan Yani ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menyuap Bupati Buol Amran Batalipu dengan uang Rp 3 miliar.

KPK pun menetapkan Amran sebagai tersangka. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pemberian suap itu terkait kepengurusan hak guna usah (HGU) perkebunan kelapa sawit PT HIP dan PT Cipta Cakra Murdaya di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Kasus ini berawal saat Yani dan Gondo tertangkap tangan KPK. Keduanya ditangkap sesaat setelah diduga memberikan uang suap kepada Amran di Buol. Beberapa hari kemudian, KPK menangkap Amran di kediamannya di Buol. Ketiga orang itu kemudian ditahan KPK secara terpisah.

Melalui pengembangan penyidikan ketiga tersangka, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Hartati sebagai tersangka. Dugaan keterlibatan Hartati dalam penyuapan ini diperkuat dengan bukti rekaman pembicaraan antara Hartati dan Amran.

Dalam rekaman tersebut, Hartati meminta Amran mengurus HGU perusahaannya. Informasi dari KPK menyebutkan kalau pemberian suap diduga dilakukan karena ada perintah Hartati ke Yani Anshori.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com