Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Massa Demokrat Bakal Pindah ke Nasdem

Kompas.com - 07/08/2012, 19:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa pendukung Partai Demokrat di Pemilu Legislatif 2009 disebut akan pindah ke beberapa partai politik jika pemilu dilaksanakan hari ini. Paling banyak, massa pendukung partai berlambang bintang Mercy itu akan pindah ke Partai Nasdem.

Hal itu terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Trust Indonesia (TI). Hasil survei disampaikan Direktur TI, Zudan Rosyidi, dan Peneliti TI, Afthonul Afif, di Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Pihak TI mengaku melakukan survei di 200 desa di 33 provinsi dalam periode 8-22 Juli 2012. Jumlah responden yang diambil 1996 orang dengan perbandingan 65 persen di pedesaan dan 35 persen di perkotaan.

Hasil survei TI disebutkan bahwa Demokrat berada di posisi kedua dengan tingkat elektabilitas 11,6 persen. Adapun di Pileg 2009, perolehan suara Demokrat 20,8 persen.

Menurut TI, sebanyak 59,5 responden yang mengaku memilih Demokrat di Pileg 2009 bakal pindah parpol. Rinciannya, yakni ke Partai Nasdem (32,9 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (9,1 persen), Partai Gerindra (9,1 persen), Partai Golkar (4,9 persen), dan partai lainnya (3,5 peren).

"Turunnya suara Demokrat ini akibat persepsi masyarakat yang tinggi terhadap fenomena korupsi. Mereka boleh jadi melakukan protes terhadap Demokrat sebagai partai penguasa," kata Zunan.

Tak hanya Demokrat. Situasi hampir sama juga terjadi di PDI-P. Sebanyak 46,4 persen responden yang mengaku memilih PDIP ketika Pileg 2009 bakal pindah parpol. Rinciannya, yakni ke Partai Gerindra (20,4 persen), PKB (16,7 persen), dan Partai Nasdem (9,3 persen). Hasil survei itu menyebutkan, PDI-P berada di posisi ketiga dengan tingkat elektabilitas 9,7 persen.

Partai Keadilan Sejahtera juga disebut mengalami hal yang sama. Sebanyak 30,8 persen responden yang mengaku memilih PKS di Pileg 2009 bakal pindah ke Partai Nasdem. PKS disebut berada di urutan keenam dengan elektabilitas 4,1 persen.

Namun, situasi itu tidak terjadi di Partai Golkar meskipun sebelum survei itu dilakukan tengah disorot berbagai kasus dugaan korupsi. Tak ada responden yang mengaku memilih Golkar di Pileg 2009 akan pindah parpol.

Zunan mengatakan, hasil survei itu apa adanya tanpa rekayasa. "Kami lembaga survei independen yang bekerja profesional. Lembaga kami sudah berdiri 2009 dan kami bukan lembaga survei abal-abal atau titipan," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com