Kompas.com - 06/08/2012, 13:46 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Habiburokhman, Munathsir Mustaman, dan Maulana Bungaran mendaftarkan permohonan uji materil atas undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi, Senin (6/8/2012).

"Pasal 50 ayat (3) tidak secara jelas merumuskan mengenai wewenang penyidikan yang mana diatur di UU tersebut," ujar Habiburokhman seusai menyerahkan berkas permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin.

 

Pasal 50 ayat (3) UU KPK berbunyi, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan."

Habiburokhman berpendapat, Pasal 50 ayat (3) pada frasa "Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam penyidikan ganda pada kasus dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.

Frasa itu, kata dia, juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. "Seharusnya frasa 'Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan' dimaknai dengan 'wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut'," terangnya.

Menurutnya, jika permohonan uji materil ini ditolak MK itu berarti makna frasa tersebut dianggap jelas. Dengan demikian, dalam polemik kewenangan penyidikan kasus Korlantas Polri, yang berwenang melakukan penyidikan adalah KPK.  Sementara, jika permohonan diterima MK maka tafsiran dari pasal tersebut akan disempurnakan lagi.

"Ya kalau ditolak bagus, pasti kan alasannya undang-undang sendiri sudah jelas, bahwa pasal itu sudah jelas dan tidak ada yang patut diuji materikan lagi. Hal itu artinya KPK yang berhak menyidik kasus bukan Polri. Kalau diterima ya tafsirannya akan disempurnakan lagi lah agar tidak multitafsir," terangnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    Nasional
    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Nasional
    Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

    Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

    Nasional
    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Nasional
    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Nasional
    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Nasional
    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Nasional
    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Nasional
    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    Nasional
    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Nasional
    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Nasional
    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Nasional
    Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

    Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

    Nasional
    Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

    Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.