Pengamat: Peringatan SBY Hanya Gertakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Peringatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para menteri yang terlalu sibuk mengurusi partai agar mundur dari kabinet dinilai tidak akan memberi efek positif bagi kinerja pemerintah hingga tahun 2014. Sikap kepemimpinan SBY dinilai lemah sehingga dimanfaatkan oleh parpol koalisi untuk tidak tunduk pada keputusan atau peringatan Presiden.

"Itu hanya gertakan saja dan bukan sinyal mau diadakan reshuffel dalam waktu dekat. SBY tidak mau ada turbulensi di fase landing kekuasaannya. Tipikal SBY juga tidak akan mengambil pola antagonistik dengan partai-partai," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina, Gun Gun Heryanto, Senin (23/7/2012).

Gun Gun menjelaskan, lemahnya kepemimpinan Presiden Yudhoyono terlihat dari tidak adanya tindakan tegas kepada para menterinya yang tidak cakap bekerja atau kepada parpol koalisi yang membandel. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebetulnya telah menyatakan bahwa kurang dari 50 persen instruksi presiden dijalankan oleh para menterinya pada 2011, tetapi para menteri itu tetap dipertahankan. Presiden juga dianggap tidak tegas karena tetap mempertahanakn Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi pemerintah meskipun PKS telah berbeda sikap dalam pengambilan keputusan mengenai bahan bakar minyak bersubsidi dalam Rapat Paripurna DPR.

Gun Gun menambahkan, Presiden Yudhoyono juga tak memberi teladan kepada jajarannya sebelum melontarkan peringatan itu. Hingga saat ini, Presiden masih menjabat Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Kehormatan di Partai Demokrat. Kisruh di internal partai tentu akan membawa Presiden Yudhoyono masuk ke dalamnya.

"Kalau SBY mau konsisten, dia harus memberi role model juga pada saat menjadi presiden. Jangan membagi konsentrasinya dengan jabatan strategis di partai. Sekarang ini ada 17 menteri yang diisi dari parpol. Beranikah SBY tegas kepada mereka? Jelas tidak. Yang menjadi pertimbangan reshuffle, kan, bukan kinerja, melainkan keseimbangan politik," kata Gun Gun.