JK: Turunkan Budaya Konsumtif di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengatakan, masalah berkepanjangan di Papua bukan karena ketidakadilan pemerintah pusat. Masalah utama di Papua, menurut JK, karena tingginya budaya konsumtif dan rendahnya produktivitas warga Papua.

Hal itu dikatakan JK dalam acara Sarasehan Kebudayaan di Jakarta, Minggu (15/7/2012) malam. Selain JK, acara yang digelar Komunitas Anti Kekerasan Indonesia (KAKI) itu dihadiri tokoh lain, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab, Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari, Yenny Wahid, Hendardi, Effendi Gazali, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

JK mengatakan, dari sisi politik, Papua telah diberikan kekuasan yang luar biasa dalam otonomi khusus. Warga Papua dapat maju dalam pemilihan kepala daerah di luar Papua. Di Papua, hanya warga asli Papua yang bisa menjadi gubernur Papua.

Dari sisi ekonomi, kata JK, anggaran dari pemerintah pusat ke Papua paling besar dibandingkan dengan daerah lain. JK memberi contoh anggaran pusat per kapita di Pulau Jawa maksimal Rp 2 juta per orang dan di Aceh Rp 6 juta per orang. Adapun anggaran perkapita di Papua mencapai Rp 11 juta per orang.

JK menolak penilaian berbagai pihak yang menyebut pemerintah pusat mengeruk kekayaan Papua. Pasalnya, kata JK, pemerintah malah menambah pendapatan Papua per tahun dari Rp 17 triliun menjadi Rp 31 triliun.

"Jadi, pusat menyubsidi Papua kurang lebih Rp 14 triliun per tahun. Jadi, jangan anggap tidak adil pusat ke Papua. Politik luar biasa dikasih kekuasaan, ekonomi luar biasa dikasih. Apa yang terjadi? Budaya konsumtif Papua terlalu tinggi dan budaya produktif terlalu rendah. Orang Papua merasa tidak sejahtera," kata JK.

"Teman-teman kita di Papua produktivitas rendah karena kebutuhannya sedikit. Dengan baju sederhana, makan sederhana cukup. Minta maaf, tiap awal bulan minumnya (minuman keras) banyak. Korupsinya juga tinggi di Papua," kata JK.

Ketidaksejahteraan itu, lanjut politisi senior Partai Golkar itu, mengakibatkan sebagian masyarakat Papua ingin merdeka. Di negara mana pun di dunia, kata dia, pasti berperang ketika ingin merdeka.

Penambahan anggaran berapa pun, menurutnya, tidak akan menyelesaiakan masalah di Papua. "Apa yang harus kita sama-sama bantu, bagaimana supaya Papua lebih produktif dan konsumtifnya diturunkan sehingga nilai tambah ekonomisnya lebih tinggi," tutur Ketua PMI itu.