Kompas.com - 12/07/2012, 13:27 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Suwandi, korban Lumpur Lapindo yang berjalan kaki dari Porong menuju Jakarta, Kamis(12/07/2012) ini sampai di Istana Presiden. Ia ditemui Sukadi, staf Sekretariat Negara. Suwandi menyambangi Istana untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperhatikan korban Lumpur Lapindo. Tuntutan Suwandi tersusun rapi dalam surat audiensi yang disampaikan ke Istana.

"Saya perwakilan dari korban Lapindo berharap pada SBY untuk menemui saya dan menuntut dirinya menyelesaikan masalah Lapindo," ujar Hari Suwandi ditemani istrinya, Sri Bati, di depan Istana Merdeka, di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (12/07/2012). Suwandi mengenakan tutup kepala caping, baju surjan, dan celana pendek serta sandal gunung.  Sedangkan, istrinya memakai kebaya merah.

Hari mengisahkan, ia berangkat dari Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 14 juni 2012 lalu pukul 10 pagi dan sampai di Jakarta Minggu 8 Juli 2012 pagi. Ia menempuh perjalanan sejauh 827 kilometer dari titik berangkat di tanggul lumpur Lapindo Kecamatan Porong ke Jakarta. Hari menempuh jalur pantai utara Pulau Jawa dengan melewati 17 kota/kabupaten.

Ia menyatakan, jika belum ada solusi antara pemerintah dengan korban Lapindo maka dirinya akan bertahan di Jakarta. Ia akan tinggal di Kantor Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) . Ia juga menyatakan akan datang terus datang ke depan Istana demi mendapatkan kesempatan beraudiensi dengan Presiden Yudhoyono.

"Di dalam audiensi yang saya lampirkan berisi mengenai harapan agar SBY mau menerima kami dan juga berisi tuntutan agar SBY bisa menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dengan menekan PT Lapindo Brantas yang punya Bakrie itu untuk memberikan kompensasi yang layak," tambahnya.

Dalam peristiwa Lapindo, kata dia, ganti rugi yang diterima masyarakat tidak adil. Total bantuan jika dibandingkan dengan jumlah kerugian tidak setimpal. Efek terburuk dari kasus lumpur Lapindo adalah pengangguran. Ia mengaku mendapat ganti rugi rumah, namun tidak mendapat ganti rugi sawah. Ia kini menganggur. Pemerintah dan pihak Lapindo, lanjutnya, tidak memikirkan soal mereka yang kehilangan pekerjaan akibat peristiwa ini.

"Efek dari lumpur Lapindo itu adalah pengangguran dan pihak Lapindo tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Tanah Porong yang difungsikan sebagai lahan pertanian juga tidak masuk dalam kompensasi Lapindo. Karena tidak punya lahan jadi sekarang warga Porong banyak yang menganggur," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

Nasional
16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional
Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

Nasional
Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

Nasional
Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

Nasional
Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

Nasional
Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Nasional
Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

Nasional
Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

Nasional
2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

Nasional
Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Nasional
Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Nasional
Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.