Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Investigasi Internal Kemenag Selesai Lima Hari Lagi

Kompas.com - 10/07/2012, 14:23 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama saat ini tengah melakukan investigasi internal terkait dugaan korupsi pengadaan Al Quran di kementerian tersebut. Hasil investigasi akan diketahui dalam lima hari ke depan.

"Butuh lima hari kerja lagi baru bisa diketahui hasil investigasinya. Kami sedang mempertimbangkan kalau hasil investigasi itu sudah ada, mau diapakan? Apakah dilaporkan ke publik atau menjadi referensi internal Kemenag, atau disampaikan ke KPK," kata Menteri Agama Suryadarma Ali di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7/2012)

Suryadharman mengungkapkan, pihaknya khawatir jika hasil investigasi internal ini disampaikan ke publik hasilnya akan diragukan. Sebab, ia menyadari, kemampuan investigasi tim internal Kemenag terbatas, berbeda dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

"Kalau Kemenag mengatakan dua orang yang terlibat, tapi ternyata cuma satu, kan salah. Lalu ini politiknya jadi beda lagi, nanti dianggap kebohongan publik," kata Suryadharma.

Tentang pengungkapan kasus ini Menteri Agama menyerahkan sepenuhnya kepada proses yang tengah berlangsung di KPK. Ia yakin KPK mampu membongkar kasus korupsi pengadaan Al-Quran. "Saya yakin dalam waktu cepat KPK mampu membongkar kasus ini," ungkapnya.

KPK telah menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabar sebagai tersangka dugaan korupsi penganggaran Al Quran. Zulkarnaen diduga korupsi dalam pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011.

KPK juga menetapkan anak Zulkarnaen sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Zulkarnaen Djabar membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam penganggaran untuk proyek di Kementerian Agama.

KPK juga menelusuri keterkaitan organisasi kemasyarakatan di bawah Partai Golkar, yaitu Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Zulkarnaen dan Dendy adalah pengurus ormas itu. Zulkarnaen merupakan Wakil Ketua Umum MKGR, sementara Dendy tercatat sebagai Wakil Bendahara Umum Bidang Urusan Khusus.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com