Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini Kanselir Jerman Merkel Tiba di Jakarta

Kompas.com - 10/07/2012, 05:44 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kanselir Jerman Angela Merkel dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (10/7/2012) siang. Pada kunjungan resmi pertama ke Indonesia yang berlangsung dua hari ini, Merkel memiliki sejumlah agenda, termasuk berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata; Gereja Immanuel; Masjid Agung Istiqlal; serta kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pemimpin Jerman ini juga dijadwalkan akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, pukul 15.00. Kedua pemimpin negara akan membahas upaya penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Seusai pertemuan, Presiden Yudhoyono dan Kanselir Merkel akan meluncurkan rencana kerja sama yang tertuang dalam Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

Terkait upaya penguatan kerja sama, Pemerintah Indonesia akan mengambil momentum kunjungan ini untuk mempererat kerja sama di bidang investasi dan perdagangan, riset dan teknologi, kesehatan, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta transportasi.

Selain agenda di atas, Atase Pers Kedutaan Besar Jerman Christoph Seemann, kepada Kompas.com, mengatakan, Kanselir Merkel juga dijadwalkan akan melakukan dialog dengan tokoh intelektual muda pada Rabu (11/7/2012).

Kedatangan Merkel bertepatan dengan silang pendapat soal rencana membeli 100 tank tempur utama Leopard dari Jerman. Nilai pembelian kendaraan tempur ini mencapai sekitar 280 juta dollar AS. Lembaga swadaya masyarakat Imparsial menilai pembelian 100 tank Leopard adalah kebijakan pemerintah yang tidak tepat mengingat anggaran negara terbatas. Selain itu, pembelian Leopard juga tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Terkait hal ini, koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Kanselir Jerman Angela Merkel meninjau ulang penjualan Leopard ke Indonesia (Koalisi LSM yang bergerak dalam masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Kanselir Jerman Angela Merkel meninjau ulang penjualan seratus unit tank Leopard ke Indonesia).

Sementara itu, kantor berita AFP melansir bahwa Presiden Yudhoyono dan Kanselir Merkel tak akan membicarakan kesepakatan pembelian senjata. Selain itu, tak ada penandatanganan kerja sama perdagangan dan bisnis pada kunjungan Kanselir Merkel kali ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com