Beberapa hari setelah pernyataan Suu Kyi itu, Menteri Industri Myanmar Soe Thane, juga di Oslo, berjanji mempertimbangkan langkah pemberian amnesti.
Namun, hal itu akan dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan amnesti tidak diberikan kepada mereka yang dipenjara dalam kasus kriminal.
Sejumlah perubahan dan kebijakan yang dinilai proreformasi ditunjukkan Pemerintah Myanmar saat ini. Sejumlah perbaikan yang dilakukan pasca-pemilihan umum kontroversial pada November 2010 berdampak positif, termasuk pencabutan sejumlah sanksi yang diterapkan negara maju selama ini.
”Sudah seharusnya tak ada lagi tahanan politik di Myanmar ketika negeri ini tengah mencoba membangun diri menjadi negeri demokratis. Kami harap semua yang masih ditahan bisa dilepas,” ujar aktivis angkatan 1988, Ko Ko Gyi.
Suu Kyi berada dalam status tahanan rumah selama lebih dari dua dekade dan baru dibebaskan pasca-pemilu November 2010.