Pemerintah Lepas 23 Tahanan Politik

YANGON, SELASA - Pemerintah Myanmar kembali mengeluarkan kebijakan pemberian amnesti terhadap sejumlah tahanan, termasuk 23 tahanan politik, di negeri itu.

Langkah tersebut diumumkan lewat surat kabar pemerintah, The New Light of Myanmar, Selasa (3/7), dan dibenarkan oleh pemimpin aktivis gerakan mahasiswa tahun 1988, Kaung Kaung.

Meski demikian, aktivis prodemokrasi di Myanmar, termasuk tokoh oposisi Aung San Suu Kyi, tetap bersikeras mendesak pemerintah melepas semua tahanan politik yang masih ada.

”Kami sudah konfirmasikan (pembebasan) 23 tahanan politik yang dilepas hari ini,” ujar Kaung Kaung.

Secara rinci, Pemerintah Myanmar membebaskan 37 tahanan pria dan 9 tahanan wanita. Sebagai tambahan, Pemerintah Myanmar juga membebaskan 34 warga negara asing.

Kebijakan amnesti yang kembali dilakukan itu disebut sebagai upaya memastikan adanya ”stabilitas dalam pemerintahan, menciptakan perdamaian abadi, rekonsiliasi nasional, dan untuk melibatkan semua pihak dalam proses politik”.

Pembebasan juga dilakukan menyusul desakan Suu Kyi yang disampaikan bulan lalu saat berpidato dalam upacara penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia.

Bisa terlupakan

Suu Kyi mengaku khawatir masih banyak ”(tahanan politik) yang tidak dikenal yang kelak bisa terlupakan”.

Sejak berkuasa Maret tahun lalu, Presiden Thein Sein telah membebaskan sedikitnya 650 tahanan hingga Januari 2012.

Beberapa hari setelah pernyataan Suu Kyi itu, Menteri Industri Myanmar Soe Thane, juga di Oslo, berjanji mempertimbangkan langkah pemberian amnesti.

Namun, hal itu akan dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan amnesti tidak diberikan kepada mereka yang dipenjara dalam kasus kriminal.

Sejumlah perubahan dan kebijakan yang dinilai proreformasi ditunjukkan Pemerintah Myanmar saat ini. Sejumlah perbaikan yang dilakukan pasca-pemilihan umum kontroversial pada November 2010 berdampak positif, termasuk pencabutan sejumlah sanksi yang diterapkan negara maju selama ini.

”Sudah seharusnya tak ada lagi tahanan politik di Myanmar ketika negeri ini tengah mencoba membangun diri menjadi negeri demokratis. Kami harap semua yang masih ditahan bisa dilepas,” ujar aktivis angkatan 1988, Ko Ko Gyi.

Suu Kyi berada dalam status tahanan rumah selama lebih dari dua dekade dan baru dibebaskan pasca-pemilu November 2010.

(AFP/DWA)