Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP Golkar Yakin Pencapresan Ical Tak Berubah

Kompas.com - 30/06/2012, 13:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meyakini pengusungan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014 tak akan berubah sampai didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum tahun 2014.

"Keputusan Rapimnas sudah final," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar di Bogor, Sabtu (30/6/2012).

Idrus dimintai tanggapan tentang pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung bahwa pencapresan bisa saja berubah sebelum parpol resmi mendaftarkan pasangan capres dan cawapres lalu ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Belum lagi jika melihat hasil pemilihan legislatif nanti. Apakah hasil pemilu legislatif nanti Golkar dapat mengusung sendiri capresnya atau tidak. Pasalnya, untuk mengusung pasangan sendiri, parpol harus mendapat 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Ketika disinggung bagaimana dengan hasil pileg nantinya, Idrus menjawab, "Itu nanti. Kita insya Allah, kita punya keyakinan."

Pada Jumat (29/6/2012) malam, Rapimnas telah resmi menetapkan Ical sebagai capres. Penetapan itu setelah mendengarkan pandangan dari pengurus pusat dan daerah serta pengurus organisasi massa yang mendirikan Golkar dan didirikan Golkar. Mereka mengaku mendukung Ical sebagai capres.

Elektabilitas Ical berdasarkan hasil jajak pendapat memang menempatkannya di posisi atas. Hal itu terlihat dari survei Lingkaran Survei Indonesia yang menempatkan dirinya di posisi ketiga dengan angka 17,5 persen.

Selain itu, survei terbaru dari Asia Pacific Association of Policial Consultants yang menyebut dirinya telah berada di urutan teratas dengan perolehan angka 22 persen.

"Tapi kan pemilunya masih dua tahun mendatang. Dalam dunia politik, dua tahun ke depan bisa terjadi masalah-masalah," kata Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com