Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Jangan Sihir Masyarakat, Jangan Jadi "Berhala" Baru

Kompas.com - 30/06/2012, 12:23 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan pola-pola penegakan hukum dengan memobilisasi massa. KPK juga diminta tak selalu mengadu kepada masyarakat ketika dirinya berbenturan dengan lembaga negara lainnya.

"KPK jangan menyihir alam bawah sadar mereka (masyarakat)," kata Yani pada diskusi di Jakarta, Sabtu (30/6/2012).

Yani mengomentari soal adanya gerakan masyarakat yang menggalang dana untuk membangun gedung KPK melalui gerakan "Koin untuk KPK". Penggalangan koin ini dilatarbelakangi sikap Parlemen yang tak kunjung menyetujui proses anggaran pembangunan gedung baru untuk lembaga antikorupsi tersebut.

Yani mengajak seluruh masyarakat menegakkan "tauhid" baru. KPK tidak boleh menjadi berhala baru bagi masyarakat. Menurutnya, KPK bukanlah lembaga yang terbebas dari persoalan.

"Segera tuntaskan kasus-kasus besar yang sudah dijanjikan, seperti Century, BLBI, Hambalang, mafia pajak, mafia ESDM, mafia migas," kata Yani.

Sementara itu, praktisi hukum Ahmad Rifai mengatakan, tak ada yang salah dengan gerakan penggalangan koin. Gerakan tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat memiliki kepedulian hukum yang besar. Masyarakat semakin muak dengan aksi korupsi yang dilakukan pejabat negara.

"Tidak ada yang salah. Yang salah adalah orang yang memiliki kewenangan (anggaran), tetapi tidak peduli," kata Rifai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com