Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Rapor Pemerintah Tetap Baik

Kompas.com - 26/06/2012, 16:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengklaim kinerja pemerintah secara keseluruhan tetap baik. Menurut Ibas, hanya dua dari 12 indikator yang penilaiannya memburuk, yakni tekanan demografis dan kekerasan kelompok.

Adapun enam indikator lain, menurut Ibas, nilainya membaik. Indikator itu yakni masalah pengungsian, migrasi sumber daya manusia, pembangunan yang tidak merata, kemiskinan dan kemunduran ekonomi, pelayanan umum, dan intervensi atau bantuan asing.

"Secara keseluruhan, raport pemerintah tetap baik. Harapannya semua pihak objektif menilai hasil survei tersebut. Jika baik, kita nilai baik. Jika belum maksimal tentu jadikan cambukan untuk bekerja lebih keras lagi," kata Ibas di Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Sebelumnya, Indonesia disebut menuju negara gagal berdasarkan publikasi Indeks Negara Gagal (Failed States Index) 2012 di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 178 negara. Indonesia masuk kategori negara dalam bahaya (in danger).

Ibas menilai kinerja pemerintah, khususnya di bidang ekonomi pantas diapresiasi. Pasalnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 6,5 persen. Cadangan devisa lebih dari 115 miliar dollar AS dan APBN Rp 1.400 triliun. Selain itu, kata dia, Indonesia juga menjadi negara ketiga terbesar di dunia untuk pertumbuhan kelas menengah.

Di dunia internasional, Ibas mengklaim peran Indonesia semakin diperhitungkan. "Indonesia masuk ke dalam G20 dan emerging economy yang tumbuh paling cepat di dunia dan angka kemiskinan yang terus turun. Rating ekonomi kita juga terus membaik dan masuk ke dalam investment grade di 2012 dari lembaga ternama seperti Fitch, SP dan Moodys," kata dia.

Anggota Komisi I DPR itu meminta semua pihak untuk proporsional melihat Index pengelompokan The Fund for Peace (FFP) 2012. Justru, tambah Ibas, kondisi Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar dan harus dijaga oleh semua pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com