Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

James Mengaku Konsultan Perpajakan di PT Agis Tbk

Kompas.com - 15/06/2012, 20:27 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama, James Gunarjo, mengaku berprofesi sebagai konsultan perpajakan di PT Agis Tbk. Pengacara James, Sehat Damanik, mengatakan bahwa kliennya bukan pegawai PT Agis melainkan hanya sebagai konsultan.

"Terakhir dia sebagai advisor atau konsultan dalam bidang perpajakan di PT Agis, bukan sebagai tenaga kerja, hanya sebagai konsultan. Tidak ada kontrak kerja, mulai Januari 2012," kata Sehat di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (15/6/2012), seusai mendampingi James diperiksa.

Saat keluar gedung KPK seusai diperiksa sekitar tujuh jam, James enggan berkomentar dan langsung masuk ke mobil tahanan. Menurut Sehat, kliennya tidak ada hubungan dengan PT Bhakti Investama. Sehat mengaku bingung mengapa penyidik KPK ikut menggeledah kantor PT Bhakti Investama di lantai 5 gedung MNC Tower, Jakarta, terkait kasus dugaan suap yang melibatkan kliennya itu.

Di PT Agis, lanjut Sehat, James baru diminta sebagai konsultan perpajakan setelah karyawan yang semula mengurusi pajak di perusahaan itu keluar. James pun, sepengetahuan Sehat, tidak mengenal orang Direktorat Jenderal Pajak. Dia juga mengatakan kalau uang Rp 280 juta yang diberikan James ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jawa Timur, Tommy Hindratno bukanlah suap melainkan untuk bayar utang.

Terkait pemeriksaan hari ini, menurut Sehat, kliennya baru ditanya seputar identitas diri. "Seperti dia tinggal di mana, siapa istrinya, dan beberapa anaknya, kemudian ditanyakan terkait dia bekerja di mana, hanya sebatas itu," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan James dan Tommy sebagai tersangka. Diduga, James adalah karyawan PT Agis Tbk yang menjadi suruhan PT Bhakti Investama. Ketua KPK, Abraham Samad melalui pesan singkat, Minggu (10/6/2012) mengatakan pihaknya masih melakukan profiling (menggali data) tentang perusahaan tersebut .

"Masih terus melakukan profiling terhadap perusahaan tersebut untuk menggali dan mencari tahu keberadaan dan keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut," katanya.

Memang, kata Abraham, barang bukti suap hanya Rp 280 juta. "Tapi karena ada keterlibatan wajib pajak dari perusahaan cukup besar yaitu Bhakti Investama, maka KPK melakukan penyidikan kasus ini secara intensif," ucapnya.

Jumat pekan lalu, KPK menggeledah kantor PT Bhakti Investama dan melakukan pemeriksaan di kantor PT Agis Tbk yang masing-masing berlokasi di lantai 5 dan 6 gedung MNC Tower. Dalam dokumen prospektus tahun 2008, PT Agis tercatat sebagai perusahaan distributor alat-alat elektronik, rumah tangga, komputer, peralatan multimedia, telekomunikasi, serta logistik.

Perusahaan itu sudah berdiri lebih dari tiga puluh tahun lalu. Susunan pemegang saham PT Agis yang diterbitkan PT Bhakti Share Register pada 31 Mei 2002 mencatat PT Bhakti Investama memiliki 41,31 persen saham senilai lebih dari Rp 138 miliar di PT Agis. Kemudian pada 30 Juni 2004, persentase saham PT Bhakti di Agis berkurang menjadi 40,74 persen.

Namun pada 2008, nama PT Bhakti tidak tercatat sebagai pemegang saham. Keterkaitan PT Agis dengan Bhakti Investama ini dibantah kuasa hukum PT Bhakti Investama, Andi Simangungsong.

"PT Agis itu sama sekali bukan anak perusahaan PT Bhakti Investama, kalau dia berkantor di lantai 6 MNC Tower, ya memang dia nyewa di situ," kata Andi beberapa hari lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com