Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Akan Penuhi Panggilan KPK Jumat Nanti

Kompas.com - 13/06/2012, 16:44 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO PT Bhakti Investama, Hary Tanoesoedibjo, menyatakan bahwa ia akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/6/2012) nanti. Hari ini, ia tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dengan alasan belum menerima surat resmi terkait pemanggilan tersebut.

Hary dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus dugaan suap kepengurusan restitusi pajak PT Bhakti Investama. "Sebagai warga negara yang baik saya akan secara sukarela mendatangi KPK jika memang dibutuhkan, meskipun saya tidak tahu soal ini," kata Hary dalam jumpa pers di kantornya MNC Tower, Rabu (13/6/2012).

Dalam kesempatan itu, Hary juga menegaskan bahwa PT Bhakti Investama selama ini selalu taat pajak. Oleh karena itu ia mempertanyakan mengapa kasus suap tersebut dikait-kaitkan dengan perusahaannya. Ia bahkan mengaku, perusahaan tersebut justru telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemasukan negara oleh sebab itu tak mungkin melakukan penyimpangan dalam pajak.

"Group ini tertib dalam kewajiban pajaknya, total karyawan 19 ribu dengan aset 19 triliun tahun 2011. Jumlah pajak yang dibayar mencapai Rp 1,2 triliun. Setiap tahun meningkat. Begitu besar kontribusi kami pada masyarakat," jelasnya.

Ia juga mengaku tidak mengenal dua tersangka dalam kasus itu, Tommy Hindratno dan James Gunarjo. Terutama James, yang menurutnya tidak terkait apa-apa dengan PT Bhakti Investama.

"Silakan cek karyawan perusahaan ini di Jamsostek kan ada dokumen-dokumennya. Tidak ada nama-nama yang disebut," tegasnya.

Di antara semua nama yang diduga terlibat dalam kasus itu, Hary hanya mengaku mengenal Komisaris PT Bhakti Investama, Antonius Z Tonbeng. Namun, menurutnya Anton tidak terkait dalam dalam operasional perusahaan tersebut. Ia hanya bertugas melakukan pengawasan.

"Anton kan komisaris independen, tugasnya hanya mengawasi perusahaan. Jadi ini harus dibedakan," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Nasional
    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

    Nasional
    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Nasional
    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com