Siapa Kelas Menengah Indonesia?

Oleh: BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com- Mendefinisikan kelas sosial ibarat mencari mozaik dan menebalkan garisnya di atas kehidupan masyarakat. Bagaimana mengelompokkan masyarakat, dan apa kepentingan di balik upaya memetakan stratifikasi itu?

Upaya pengelompokan strata sosial setidaknya terkait dengan tiga kepentingan. Pertama, kelas sebagai agregat politik. Perbedaan dalam pandangan ataupun sikap politik seseorang dipengaruhi oleh posisinya dalam strata sosial. Oleh karena itu, mengetahui karakteristik kelas dengan jumlah anggota terbesar adalah penting untuk menentukan strategi kampanye apa yang paling cocok dilakukan oleh kandidat calon pemimpin. Kelas terbesar juga menjadi perhatian utama ketika dikaitkan dengan perubahan sosial.

Kedua, berkaitan dengan segmentasi pasar. Sejak produksi barang-barang penunjang gaya hidup semakin banyak diciptakan, mengetahui karakteristik tiap kelas menjadi penting agar penetrasi pasar lebih efektif. Segmentasi terhadap penonton televisi, misalnya, akan membantu industri televisi menentukan jenis program apa yang cocok dengan karakter penontonnya.

Pemetaan terhadap daya beli kelas menengah atau atas akan berguna untuk menentukan seberapa besar pasokan barang-barang mewah dapat terserap ke dalam pasar. Dalam dimensi pasar, kelas menengah ke atas menjadi perhatian serius karena menjadi potensi besar pasar komoditas gaya hidup.

Ketiga, berhubungan dengan persoalan kesejahteraan, yang urusannya kerap dikaitkan dengan kinerja pemerintahan. Dalam dimensi ini, yang paling penting adalah memperoleh informasi tentang kelas miskin, yaitu mengetahui seberapa besar jumlah orang miskin dan rawan miskin yang layak mendapat bantuan. Oleh karena itu, kelas miskin menjadi sorotan utama daripada kelas-kelas lain.

Upaya pengelompokan kelas sosial sejak awal sudah menjadi persoalan teoretis dan metodologis yang penuh perdebatan. Dari sisi metodologis, pertanyaan substansial muncul terkait definisi kelas: apakah kelas dibentuk secara subyektif ataukah obyektif? Jika kelas dibentuk secara subyektif, artinya definisi kelas seseorang tergantung pada pengakuan.

Meskipun model ini cukup baik karena di sana ada kesadaran kelas, kerap kali ia juga memiliki kelemahan mendasar karena umumnya kelas menengah ke atas tidak mau menempatkan dirinya lebih tinggi daripada kelas menengah.

Jika pengelompokan dilakukan secara obyektif, apakah yang menjadi ukurannya? Apakah parameter ditentukan oleh seorang peneliti ataukah lewat kerja mesin yang dapat meminimalkan subyektivitas peneliti? Jika ditentukan peneliti, seberapa jauhkah obyektivitas dapat dijaga? Jika dilakukan oleh sebuah alat pemrograman, mampukah menghasilkan pemilahan yang memuaskan?

Kriteria penggolongan

Karl Marx (1867) menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas: majikan/borjuis yang menguasai alat produksi, keuangan, lahan, dan teknologi produksi serta buruh/proletar yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah. Sebagai alat ideologi, dikotomi Marx berpengaruh sangat besar terhadap upaya-upaya perjuangan kelas.

Namun, penjelasan dialektika oposisi ini belum cukup memuaskan untuk melihat realitas. Pertanyaannya, di manakah letak kaum profesional yang berada di antara kepentingan buruh dan majikan berada?

Max Weber (1920) mengelaborasi kelas sosial dengan lebih luas ketika memandang persoalan kelas bukan hanya bagaimana kekuasaan (power) atas alat produksi terletak, tetapi juga menyangkut derajat ekonomi dan prestise. Tiga hal itu menjadi penentu untuk mengukur derajat kelas seseorang.

Seseorang bisa saja berpenghasilan besar dan memiliki usaha dengan karyawan banyak. Namun, karena pendidikannya rendah, ia belum tentu masuk ke kelas atas. Sebaliknya, penyair atau sastrawan bisa masuk kelas menengah karena derajat pengetahuannya, meskipun ekonominya morat-marit dan tidak menguasai alat produksi kapitalistik.

Ibu rumah tangga yang hanya mengurus keluarga bisa masuk ke kelas menengah atas karena status pendidikannya tinggi dan punya suami kaya.

Kini, pemetaan sudah lebih terukur dengan berkembangnya berbagai metode untuk mengklasifikasikan kelas sosial. W Lloyd Warner, ahli antropologi dan sosiologi dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1949 memublikasikan acuan prosedur untuk pengukuran status sosial. Ia menggunakan ukuran derajat pekerjaan, pendapatan, kualitas rumah, dan area tempat tinggal.

Berikutnya, klasifikasi AB Hollingshead (1971) lebih sederhana, dengan hanya menggunakan ukuran pekerjaan dan pendidikan untuk membentuk stratifikasi kelas atas, menengah atas, menengah, menengah bawah, dan bawah.

Selanjutnya, analisis yang dikembangkan John Goldthorpe mungkin paling luas dipergunakan dalam berbagai penelitian, termasuk penelitian komparasi kelas menengah di Asia Tenggara yang melibatkan sejumlah lembaga penelitian di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia pada tahun 1996-1997. Ia mendasarkan pemilahan sosial atas dasar pekerjaan dengan membaginya ke dalam 11 strata untuk membentuk tiga kelompok besar, yaitu kelas atas, menengah, dan pekerja.

Penelitian Litbang Kompas terbaru yang dilakukan pada Maret-April 2012 pada dasarnya merupakan gabungan antara dasar-dasar pengelompokan yang dipergunakan Goldthorpe dan memadukannya dengan ukuran yang dilakukan Biro Sensus Amerika Serikat yang mengadopsi model Weberian, yaitu membuat stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan.

Namun, Litbang Kompas melakukan modifikasi dengan menggunakan ukuran pengeluaran daripada menggunakan ukuran pendapatan (income). Ukuran yang kemudian menjadi dasar pengelompokan adalah pekerjaan, pendidikan, pengeluaran pribadi per bulan, dan pengeluaran keluarga untuk membayar listrik per bulan.

Kriteria penggolongan pengeluaran yang digunakan mengikuti standar kategorisasi Bank Dunia. Pengeluaran per hari di bawah 2 dollar AS dalam penelitian ini digolongkan sebagai kelas miskin atau sangat bawah, 2-4 dollar AS kelas bawah, 4-10 dollar AS kelas menengah, 10-20 dollar AS mencerminkan kelas menengah atas, dan di atas 20 dollar AS mewakili kelas atas.

Nilai dollar yang dipakai adalah dollar yang dikonversi dengan mempertimbangkan keseimbangan kemampuan berbelanja (purchasing power parity/PPP). Dengan memakai dollar PPP, kelas miskin di Indonesia adalah golongan masyarakat yang membelanjakan uang sekitar Rp 12.500 ke bawah per hari atau sekitar Rp 375.000 per bulan.

Meski demikian, nilai pengeluaran bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan kelas. Kelas seseorang ditentukan oleh skor akhir yang merupakan skor rata-rata dari pembobotan atas pengeluaran (pribadi dan pengeluaran listrik keluarga), pendidikan, dan okupasi.

Survei Litbang Kompas dilakukan terhadap 2.550 responden yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang diambil dengan metode penarikan multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pencuplikan berkisar 1,9 persen.(Litbang Kompas)