BPK Nilai Korupsi Vaksin Flu Burung Keterlaluan

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2008-2011 keterlaluan. Pasalnya, bukan hanya menyangkut nilai anggaran yang cukup besar yang diduga dikorupsi, melainkan juga manfaat dari pengadaan sarana dan prasarana produksi vaksin flu burung untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang akhirnya tidak tercapai.

Demikian diungkapkan anggota BPK Rizal Djalil kepada Kompas, Jumat (8/6/2012) pagi di Jakarta. Ia mengomentari hasil temuan BPK terhadap audit pengadaan sarana dan prasarana produksi vaksin flu, Rabu (6/6/2012) lalu. Audit BPK diserahkan Rizal Djalil kepada Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Yang sangat menyedihkan adalah tidak kurang dari 70 persen dari total nilai barang yang diadakan untuk proyek pengadaan sarana dan prasarana itu masih tersimpan di gudang, tidak terpasang atau digunakan, dan otomatis tidak dapat dimanfaatkan dengan baik," keluh Rizal.

Akibatnya, tambah Rizal, peralatan sarana dan prasarana terkait produksi vaksin flu burung yang diadakan itu berpotensi rusak dan memperbesar kerugian negara. "Bahkan, negara harus menyewa gudang untuk tempat penyimpanan barang-barang yang akhirnya sama sekali tidak dimanfaatkan," tambah Rizal.

Rizal juga mempertanyakan, mengapa barang dan peralatan yang belum dipasang dan diuji fungsinya itu sudah dilakukan pembayaran. "Inilah keanehannya," lanjut Rizal. Dari hasi audit tersebut, BPK menemukan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 349,5 miliar dan potensi kerugian keuangan negara Rp 343,7 miliar atau total senilai Rp 693,2 miliar. Total dana yang dianggarkan dalam tiga tahapan pengucuran dalam proyek vaksin flu burung mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun sejak 2008.

Intervensi politik, lebih jauh Rizal menyatakan, BPK dapat memastikan penyimpangan pada proyek flu burung ini terjadi dari hulu ke hilir. "Patut diduga dengan indikasi kerugian negara yang besar itu, kuat adanya intervensi politik oleh pihak-pihak tertentu," tandas Rizal.

Dari laporan audit yang diterima Kompas, terungkap adanya temuan berupa kerja sama tidak sehat para pihak dalam pengadaan fasilitas vaksin flu burung antara Kementerian Kesehatan, perusahaan swasta AN, seorang politisi DPR berinisial MNZ, BUMN PT BF, serta sebuah universitas negeri di Jawa Timur.