Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Apa Pun Persepsi Masyarakat, Kami Terima

Kompas.com - 07/06/2012, 08:34 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Sebagian responden dari survei Soegeng Sarjadi Syndicate menganggap anggota DPR menduduki kursi di Senayan semata-mata untuk mencari nafkah, bukan menjadi wakil rakyat.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah. Ia justru menyatakan, penilaian masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi DPR. "Banyak persepsi tentang DPR. Kami terima sajalah. Yang penting bagaimana saya mengajak anggota DPR bekerja lebih baik meningkatkan disiplin dan kinerja yang baik," kata politisi Demokrat itu di Jakarta, Rabu (6/6/2012) malam.

Perihal hasil survei yang menyebutkan bahwa DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia, 47 persen responden survei itu menyatakan demikian, Marzuki mengatakan,  "(Angka) 47 persen masih lumayanlah, belum 100 persen, kan. Berarti masih ada anggota Dewan yang baik, kan."

Survei tersebut dilakukan terhadap 2.192 responden dan digelar di 163 kabupaten/kota di 33 provinsi. Di bawah DPR, kantor pajak dinilai sebagai lembaga paling korup oleh 21,4 persen responden, disusul kepolisian (11,3 persen). Partai politik juga dianggap korup (3,9 persen), lalu Kejaksaan Agung (3,6 persen), layanan birokrasi (3,1 persen), lembaga kehakiman (2,6 persen), Bank Indonesia (1,2 persen), dan MK (1 persen).

Survei ini juga menunjukkan, kebanyakan responden menyebut anggota Dewan hanya masuk ke Senayan untuk mencari nafkah semata. Dari 2.192 responden itu, sebanyak 62,4 persen menyebutkan demikian. Hanya 21,3 persen responden yang menyebut anggota DPR menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com