Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Miranda Bisa Jadi "Justice Collaborator"

Kompas.com - 02/06/2012, 22:52 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Untuk mengungkapkan siapa penyandang dana kasus cek pelawat senilai Rp 24 miliar yang kini tengah ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom bisa ditawarkan menjadi justice collaborator.

Demikian diungkapkan mantan anggota Komisi III DPR bidang hukum M Misbakhun di Jakarta, Sabtu (2/6/2012) malam ini.

"Dalam kasus Miranda S. Goeltom seharusnya KPK juga bisa melakukan sebuah upaya persuasi agar Miranda Bisa menjadi justice collaborator dan diberikan tawaran perlindungan hukum dan keringanan hukuman," ujar Misbakhun.

Bahkan, tambah mantan anggota Panitia Khusus Skandal Bank Century itu, Miranda juga bisa ditawarkan kerjasama untuk mengungkap kasus tersebut.

"KPK kan sudah menahan Miranda, tentu tidak mungkin Miranda harus memikul sendiri tanggung jawab kasus cek pelawat, sementara si penyandang dananya bebas dan berada di luar, tanpa tersentuh hukum," ujarnya.

Apalagi, lanjut Misbakhun, Miranda juga memegang kunci skandal Bank Century. "Miranda bisa bekerjasama dengan KPK mengungkap juga rekayasa keuangan dan permainan politik kotor di balik pengucuran dana penyelamatan Bank Century Rp 6,7 triliun," tandas Misbakhun.

Pasalnya, kata Misbakhun, Bank Century yang sudah seharusnya ditutup karena rasio kecukupan modal (CAR)-nya minus 3,5 persen, tetapi masih diselamatkan oleh Bank Indonesia.

"Yang menyelamatkan adalah Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang kini Wakil Presiden RI dengan memo kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengawasan bank, Siti Fadjriah," jelas Misbakhun lagi.

Dalam catatan Kompas, Boediono sudah dipanggil Panitia Khusus Bank Century di DPR, dan diperiksa KPK di Wisma Negara, Kompleks Istana, terkait kasus Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com