Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Janji Bebaskan Tahanan Anak Indonesia

Kompas.com - 01/06/2012, 14:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia berjanji akan melepaskan seluruh anak warga negara Indonesia yang ditahan di Australia. Langkah itu disebut akan dilakukan meskipun tak ada kasus narkotika yang melibatkan warga negara Australia, Schapelle Corby.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2012), sesuai bertemu dengan pejabat Duta Besar Australia, David Angel.

"Pejabat Duta Besar Australia itu menyampaikan ke saya dengan mengutip pandangan resmi Australia bahwa walaupun tidak ada Corby di penjara Bali, kami tetap akan membebaskan anak-anak Indonesia, anak-anak di bawah umur di kapal nelayan yang terjaring," kata Priyo.

Priyo mengatakan, pihak Kedubes Australia menyebut sudah membebaskan 49 anak-anak yang sempat ditahan. Data DPR, kata Priyo, setidaknya ada 410 WNI yang ditahan di Australia, diantaranya adalah anak-anak. Mereka mayoritas adalah nelayan yang terlibat dalam penyelundupan manusia.

"Yang menarik, pejabat Duta Besar itu mengutip pernyataan Komnas HAM Australia bahwa memenjarakan anak-anak adalah keliru. Jaksa Agung Australia berkeinginan mereview semua tahanan atau yang masih dalam proses pengadilan mengenai anak-anak nelayan ini. Sudah 49 anak-anak dipulangkan ke Indonesia. Gelombang berikutnya dalam proses sesingkat-singkatnya," kata Priyo.

Priyo mengatakan, penjelasan pihak Kedubes Australia itu untuk menyikapi pemberitaan media Indonesia terkait pemberian grasi berupa pemotongan masa tahanan selama lima tahun kepada Corby oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono.

Pihak Kedubes Australia, kata Priyo, menyebut tidak akan berkomentar apapun terkait pemberian grasi kepada Corby. Pasalnya, hal itu adalah masalah internal Indonesia yang harus dihormati. Meski demikian, kata Priyo, pihak Kedubes Australia menyampaikan terimakasih kepada Presiden atas grasi itu.

"Beliau secara tulus meyampaikan rasa terimakasih ke Presiden atas keputusan-keputusan terkait masalah ini meskipun tak berkomentar apapun. Dia juga tegaskan masalah narkoba adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama-sama," pungkas Priyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com