Benny K Harman Luncurkan Buku "Negeri Mafia"

Kompas.com - 25/05/2012, 09:43 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Politikus Partai Demokrat Benny K Harman, Jumat (25/5/2012) sore nanti, akan meluncurkan bukunya berjudul Negeri Mafia, Republik Koruptor, Menggugat Peran DPR Reformasi.

Peluncuran buku itu dilakukan hanya dua hari setelah Benny dipindahkan dari posisinya sebagai Ketua Komisi III DPR ke Wakil Ketua Komisi VI. "Buku itu saya maksudkan sebagai kenang-kenangan dari Komisi III. Buku itu berisi catatan dan pengalaman saya selama berada di Komisi III sejak tahun 2004, dan terutama ketika memimpin komisi itu mulai 2009," kata Benny K Harman.

Menurut Benny, dirinya menyusun buku setebal sekitar 500 halaman itu sejak mulai duduk di DPR. Buku itu, antara lain berisi catatan Benny tentang sejumlah kasus seperti korupsi yang terjadi di DPR.

Dalam peluncuran buku karya Benny yang akan digelar di Gedung Manggala Wana Bhakti Jalan Gatot Subroto, Jakarta, mulai sekitar pukul 18.00, juga akan dilakukan bedah buku tersebut. Sebagai nara sumber adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, dan J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies.  Bertindak sebagai moderator adalah Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Adi Prasetyo.

Benny menuturkan, kepindahannya dari Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan dalam negeri, ke Komisi VI yang membidangi badan usaha milik negara, dimaksudkan agar dia memiliki lebih banyak waktu. Pasalnya, mantan penggiat lembaga bantuan hukum dan wartawan ini ingin ikut serta menjadi salah satu calon dalam pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan digelar tahun 2013.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X