Kompas.com - 25/05/2012, 09:43 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Politikus Partai Demokrat Benny K Harman, Jumat (25/5/2012) sore nanti, akan meluncurkan bukunya berjudul Negeri Mafia, Republik Koruptor, Menggugat Peran DPR Reformasi.

Peluncuran buku itu dilakukan hanya dua hari setelah Benny dipindahkan dari posisinya sebagai Ketua Komisi III DPR ke Wakil Ketua Komisi VI. "Buku itu saya maksudkan sebagai kenang-kenangan dari Komisi III. Buku itu berisi catatan dan pengalaman saya selama berada di Komisi III sejak tahun 2004, dan terutama ketika memimpin komisi itu mulai 2009," kata Benny K Harman.

Menurut Benny, dirinya menyusun buku setebal sekitar 500 halaman itu sejak mulai duduk di DPR. Buku itu, antara lain berisi catatan Benny tentang sejumlah kasus seperti korupsi yang terjadi di DPR.

Dalam peluncuran buku karya Benny yang akan digelar di Gedung Manggala Wana Bhakti Jalan Gatot Subroto, Jakarta, mulai sekitar pukul 18.00, juga akan dilakukan bedah buku tersebut. Sebagai nara sumber adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, dan J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies.  Bertindak sebagai moderator adalah Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Adi Prasetyo.

Benny menuturkan, kepindahannya dari Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan dalam negeri, ke Komisi VI yang membidangi badan usaha milik negara, dimaksudkan agar dia memiliki lebih banyak waktu. Pasalnya, mantan penggiat lembaga bantuan hukum dan wartawan ini ingin ikut serta menjadi salah satu calon dalam pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan digelar tahun 2013.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X