KPK: Ada Perkembangan Baru Kasus Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memastikan bahwa ada perkembangan baru dalam penyelidikan bail out Bank Century. Perkembangan baru tersebut, katanya, segera dilaporkan ke Tim Pengawas Kasus Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Adalah perkembangan baru," kata Busyro, Senin (21/5/2012). Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh soal temuan baru KPK tersebut. Juru Bicara KPK Johan Budi, hari ini, menambahkan, pekan depan KPK akan mengadakan pertemuan dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century.

Sejumlah pihak mendesak KPK untuk memprioritaskan kasus Century yang menyangkut penggelontoran dana bail out senilai Rp 6,7 triliun tersebut. Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, misalnya, menuding KPK diintervensi kekuasaan yang tidak terlihat sehingga penuntasan kasus Century terhambat.

Sementara itu, menurut Busyro, KPK belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini lantaran lembaga penegakan hukum itu tidak ingin tergesa-gesa dalam menangani suatu kasus besar. Apalagi, menurutnya, jika belum ditemukan dua alat bukti yang cukup.

"Daripada nanti rontok (kalah) di pengadilan, kita kan mencegah itu," ujar Busyro.

Kemarin, Johan Budi mengatakan bahwa KPK masih serius mendalami data yang dikumpulkan selama ini. Sebanyak 20 orang penyelidik diturunkan untuk mengusut kasus Century.

"Ini belum ada sejarahnya kita menurunkan tim sebanyak ini, pada umumnya kasus-kasus paling banyak hanya lima orang. Untuk Century, kita sediakan 20 orang untuk menyelidiki," ungkap Johan.

Kasus bail out Bank Century ini memasuki babak baru setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan audit forensik mereka ke KPK. Ada dua temuan menarik dari audit forensik BPK ini.

Pertama, adanya aliran dana Bank Century ke PT Media Nusa Pradana (Jurnal Nasional). Kedua, aliran dana ke HEW, yang diduga politisi Partai Demokrat.

Dua temuan BPK ini dianggap dapat mengungkap hubungan istimewa antara pemilik Bank Century dan HEW, serta hubungan antara nasabah terbesar bank itu, Budi Sampoerna dan PT Media Nusa Pradana. Sejauh ini, KPK masih mendalami temuan BPK tersebut.

Sementara DPR sejak awal menemukan lebih kurang 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran fasilitas pinjaman jangka panjang (FPJP), hingga penetapan status Bank Century yang perlu di-bail out.