Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaum Muslim Moderat Harus Lebih Lantang

Kompas.com - 14/05/2012, 23:09 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kaum Muslim moderat di Indonesia masih merupakan mayoritas dan menjadi arus utama. Namun, mereka diminta untuk bersuara lebih lantang, terutama dalam menolak tindakan intoleran atas nama agama, apalagi disertai dengan kekerasan.

"Penolakan atas tindakan intoleran harus disuarakan lebih keras oleh mayoritas umat Islam yang moderat. Jika tidak, sikap antiperbedaan pendapat dan kebebasan berpikir itu akan semakin mendapat tempat di negara yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkeyakinan," kata anggota Komisi Independen Hak Asasi Manusia (HAM) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Siti Ruhaini Dzuhayatin, di Jakarta, Senin (14/5/2012).

Menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin, ada sejumlah kasus yang menggambarkan toleransi di kalangan masyarakat Indonesia belakangan ini semakin tergerus. Salah satunya, penolakan dan pembubaran diskusi dengan pemikir Muslim asal Kanada, Irshad Manji, di Jakarta dan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Pada saat bersamaan, kontroversi atas keberadaan jemaah Ahmadiyah dan Syiah juga masih terus bergulir.

Untuk mengantisipasi kondisi itu, kaum Muslim moderat yang merupakan arus utama umat Islam di Indonesia diharapkan tidak tinggal diam atas perilaku tidak toleran dan kekerasan atas nama agama.

"Jika kekerasan ini dibiarkan, dan kelompok mayoritas moderat tidak bersuara, situasinya bakal semakin mengkhawatirkan," katanya.

Komisi HAM OKI sudah membahas soal ini. "Semua komisioner sepakat, kelompok minoritas harus dilindungi, termasuk di Indonesia. Indonesia harus menunjukkan keseriusan untuk menjaga aset penting sebagai bangsa, yaitu hasrat untuk hidup bersama dan menerima perbedaan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com